Polhukam

Buka Kedubes di Yerusalem, Ketua Komisi I DPR Kutuk AS

PARLEMENTARIA– Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk langkah Presiden Donald Trump yang membuka Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel di Yerusalem yang merupakan tanah Palestina.
Selain AS membuka kantor Kedubes di Yerusalem, pada hari yang sama puluhan warga Palestina dibantai zionis Israel di perbatasan Gaza. Tidak hanya itu, ribuan warga Palestina juga terluka akibat kebiadaban tentara Israel.

“Saya menyampaikan duka yang mendalam terhadap rakyat Palestina di Gaza. Mereka didih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Namun, AS malah mengamini pembantai itu dengan membuka kantor Kedubes di tanah Palestina,” kata Abdul Kharis, Selasa (15/5).

Dikatakan Kharis, langkah AS seperti membuka kotak Pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan karena 128 negara menentang langkah yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.

“Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia. Saya mengutuk dan mengecam langkah AS yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB.”

Bagaimana kami akan menghormati langkah anda (AS-red), kata Kharis, jika tidak menjalankan dan menerima keputusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB. “Seakan kami 128 negara tidak ada” tegas politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dikatakan, langkah sepihak AS memindahkan kantor Kedubes dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan. “AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah.”

Padahal, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut, ini adalag langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang semula juga digagas AS. “Ya, perlawanan bakal semakin masif dari semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara lainnya. “Karena itu, AS harus menghentikan langkahnya.”

Wakil rakyat asal Solo, Jawa Tengah itu juga mengingatkan, Yerusalem bukan milik Israel apalagi AS. Karena itu, AS juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem,” tegas Kharis.

Yerusalem atau AlQuds di Palestina merupakan salah satu tanah suci ummat Islam. Karena itu, negara-negara di Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri.

“Sesuai pembukaan UUD 1945 Indonesia akan selalu berada dalam posisi terdepan dalam perdamaian dunia. Kemerdekaan suatu bangsa sudah jelas menjadikan Palestina sebagai arus isu utama dalam kebijakan luar negeri senafas dengan konstitusi kita,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top