Polhukam

Ketua MPR RI: Dalam Demokrasi Pancasila, Beda Pilihan Soal Biasa

PARLEMENTARIA.COM– Dalam sistem demokrasi pancasila yang dianut Indonesia, yang berdaulat itu adalah rakyat. Buktinya, rakyat yang memilih kepala daerah, presiden dan wakil mereka di parlemen.

Karena itu, kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam diskusi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5), pemilihan umum seperti kepala daerah, presiden serta DPR RI adalah sesuatu yang biasa dan dilakukan sekali dalam lima tahun.

“Jadi, adanyanya aspirasi yang menyampaikan ganti presiden atau pertahankan presiden dua periode, itu adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi,” tegas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Yang tidak biasa, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut, terjadi keributan dan berantam gara-gara kaos. Pada hal dalam demokrasi itu sangat biasa perbedaan pilihan politik, sesuatu yang biasa menyampaikan aspirasi.

Karenanya, kata anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, jangan sampai rakyat dipecah belah. Karena itu, Ketua MPR RI ini melihat pentingnya konsolidasi nasional kebangsaan.

“Jangan kita mempertaruhkan ke Indonesiaan hanya karena beda pilihan. Mesti kembali ke merah putih, kembali ke demokrasi Pancasila, ada harmoni yang saling menghormati,” kata Menteri Kehuatanan 2009-2014 tersebut.

Dikatakan laki-laki yang akrab disapa Zulhas ini, Indonesia jangan sampai terbelah gara-gara proses demokrasi yang biasa, sebaliknya harus memperkokoh persatuan.

Dalam kaitan konsolidasi nasional kebangsaan itu, Zulkifli menyatakan sudah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik seperti mantan Panglima TNI Gatot Normantyo, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Besok dengan Pak Gatot, berikutnya TGB, AHY dan Jumat dengan Cak Imin. Kami ingin mendengar apa pikiran-pikiran mereka mengenai pemilu damai,” ujarnya lagi.

Ketua Umum DPP PAN ini mengingatkan supaya pemilu 2019 berhasil dan berjalan secara damai. “Soal teknis kita percayakan kepada aparat, pada KPU dan Bawaslu, dan mereka tidak boleh berpihak karena berbahaya,” demikian Zulkifli Hasan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top