Polhukam

Kebiri Demokrasi, IPW Minta Copot Kasat Brimob Jawa Tengah

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane mengecam aksi brimob mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Tengah di Semarang akhir pekan kemarin.

Aksi tersebut dinilai Neta sebagai pengkebirian demokrasi yang dilakukan Brimob terhadap partai politik (parpol). “Kami mengecam aksi itu dan mendesak Komisi III DPR RI segera memanggil Kakor Brimob untuk mengklarifikasi peristiwa ini,” jelas Neta dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria.com, Senin (7/5).

Jika kasus ini tidak segera diklarifikasi, ungkap Neta, dikhawatirkan berkembang opini bahwa Brimob sudah tidak independen dan diperalat pihak tertentu untuk memojokkan partai politik tertentu.

IPW menilai, kata Netam penjelasan Kabid Humas Polda Jateng yang mengatakan kedatangan Brimob ke DPD Gerindra itu berhubungan dengan Pilkada justru akan membingungkan publik dan terkesan mengada ada serta menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Pertanyaan yang muncul, jelas Neta, kenapa di daerah lain yang juga menggelar pilkada, Brimob tidak beraksi mendatangi DPD Gerindra. Apakah peristiwa ini kebijakan Makin Brimob atau hanya sebatas kebijakan Brimob Jateng karena sejauh tak ada instruksi KorBrimob agar pasukannya mendatangi partai di daerah?

Ini patut jadi pertanyaan, siapa yang menginstruksikan agar Brimob Jateng mendatangi DPD Gerindara. Selain itu, Kasat Brimob Jateng juga perlu diminta pertanggungjawabannya atas peristiwa ini.

Sebab, aksi ini sudah melampaui wewenangnya dan konsekwensi Kasat Brimob Jateng harus dicopot dari jabatannya karena bisa menimbulkan kekacauan demokrasi.

Kenapa Kasat Brimob Jateng perlu dicopot? Sebab apa yang terjadi di Jateng adalah preseden yang bisa menimbulkan kekacauan politik dan benturan politik tingkat tinggi.

Selain itu, jelas Neta, peristiwa ini bertolak belakang dengan prinsip utama tugas Polri yang harusnya senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bukan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Seandainya polisi mencurigai sesuatu di DPD Gerindra Jateng seharusnya polisi cukup melakukan operasi intelijen dan bukan mengerahkan Brimob sebagai pasukan komando.”

Bagaimana juga, kata Neta, kasus ini tidak dibiarkan dan harus diselesaikan agar tidak menjadi preseden bagi demokrasi dan menimbulkan benturan di masyarakat dan elit politik.

“Apalagi bangsa Indonesia menghadapi tahun politik dimana Polri diharapkan mampu bersikap profesional, independen, proporsional serta tidak terlibat dalam manuver politik praktis,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top