Polhukam

Jazuli: Pemerintahan Jokowi Tidak Berpihak Kepada Tenaga Kerja Lokal

PARLEMENTARIA.COM– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus serius menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja dalam negeri dari pada Tenaga Kerja Asing (TKA).

Peringatan Hari Buruh tahun ini, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria.com, Selasa (1/5), diwarnai dengan sujumlah isu dan kebijakan yang ironi bagi tenaga kerja lokal.

Belum lagi mereda isu maraknya puluhan ribu TKA asal China masuk ke Indonesia, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten III itu, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No: 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA yang dinilai memberi kemudahan buat TKA masuk Indonesia.

Perpres itu mempermudah izin administrasi TKA masuk ke Indonesia dengan dalih menarik dan meningkatkan investasi. Nyatanya, Perpres ini bak membuka pandora serbuan TKA yang selama ini disinyalir telah terjadi dan meresahkan rakyat, utamanya kaum buruh dan anak bangsa yang mencari kerja.

Apalagi, jelas anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri ini, hasil investigasi Ombudsman menemukan fakta banyak masalah dan pelanggaran TKA seperti izin kerja/tinggal, maraknya TKA pekerja kasar dan disparitas gaji antara pekerja lokal dan TKA.

Kajian sejumlah pihak berkompeten, kata Jazuli, Perpres No: 20 Tahun 2018 membuka peluang masuknya TKA ilegal, karena dalam ketentuan Perpres itu disebutkan, TKA dapat menggunakan visa terbatas (vitas) dan izin tinggal sementara (itas) untuk bekerja di Indonesia.

Dalam Perpres itu juga disebutkan pemberi kerjayang menggunakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Perpres berpotensi melanggar UU No: 2/2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), UU No: 6/2017 tentang Arsitek dan UU No: 11/2014 tentang Keinsinyuran.

Menurut Jazuli, Perpres itu bukti Pemerintah tidak sensitif terhadap kondisi dan masalah tenaga kerja dalam negeri. Momentum Hari Buruh ini harus menjadikan Pemerintah kembali perhatian dan berpihak pada buruh bangsa sendiri.

“Tidak berpihak dan tidak sensitif terhadap permasalahan dan kondisi tenaga kerja dalam negeri. Itu kata yang tepat untuk kebijakan yang mempermudah masuknya TKA.”

Untuk itu, Fraksi PKS DPR RI minta Perpres itu dicabut atau setidaknya dikoreksi. “Jangan karena kebutuhan investasi TKA dipermudah masuk ke Indonesia tetapi tenaga kerja lokal tidak diperhatikan selayaknya.”

Dikatakan, kita bukan anti asing atau anti investasi, tetapi harus ada skala prioritas dan disesuaikan kebutuhan rakyat. Kalau rakyat banyak menganggur, ini tugas Pemerintah mencari investasi untuk menyerap tenaga kerja, membuat proyek padat karya untuk rakyat atau fokus pada kebijakan yang mempermudah dan mensejahterakan para buruh dalam negeri.

Argumen berikut layak diperhatikan Pemerintah. Perpres memudahkan izin administrasi TKA, padahal realitasnya tenaga kerja sendiri kurang mendapat perhatian sehingga terpaksa jadi TKI di luar negeri dengan jaminan kerja yang tidak menentu.

“Yang lebih pas dibuat Presiden Jokowi adalah Perpres kemudahan penyerapan tenaga kerja lokal atau peningkatan kesejahteraan buruh atau Perpres percepatan perlindungan dan kemudahan pelayanan TKI.”

Konon katanya Perpres dibuat untuk memudahkan investasi dan hanya untuk skill tertentu. Faktanya, hasil investigasi ORI, banyak TKA unskill labor (tenaga kerja kasar), yang sangat bisa dikerjakan tenaga kerja lokal.

Berbagai media memberitakan atau menyiarkan banyak datang TKA di bandar udara di sejumlah daerah. “Disparitas data lapangan ini harus dijawab Pemerintah, berarti tidak sinkron, apakah kesengajaan atau kecerobohan alias lemahnya pengawasan?, DPR akan tanya dan kejar masalah ini,” tegas Jazuli.

Yang fundamental, lanjut Jazuli, Perpres tidak menimbang atau tidak sensitif terhadap rasa keadilan sosial rakyat Indonesia. Pemerintah harus kreatif menarik investasi, bukan atas nama investasi malah membuka TKA ke Indonesia dalam jumlah besar.

“Ini soal posisi tawar, tenaga kerja kita yang harus diperjuangkan. Ini juga soal marwah negara di depan investor asing. Apalagi faktanya ada disparitas gaji atau penghasilan antara TKA dan pekerja lokal untuk kualifikasi pekerjaan yang sama.”

“Ayo berdayakan tenaga kerja lokal bangsa sendiri pada proyek-proyek investasi dan proyek-proyek prioritas Pemerintah. Ayo sejahterakan tenaga kerja kita dengan berbagai kemudahan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin meningkat. Ini namanya Pemerintah baru TOP!,” demikian Jazuli Juwaini.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top