Polhukam

DPD RI Fasilitasi Sengketa Lahan PLTU 2 Kanci Cirebon

PARLEMENTARIA.COM – Badan Akuntabilitas Publik(BAP) DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait masalah lahan antara masyarakat Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Warudur, Astana Mukti, Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan PT. Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Proyek pembangunan PLTU 2 Kanci, Kabupaten Cirebon dibangun di atas tanah Wood Centre atau pelabuhan kayu seluas + 200 ha yang diakui sebagai milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di satu pihak dan di pihak lain sebagian tanah tersebut milik warga yang sudah menggarap tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun namun belum diselesaikan ganti ruginya.

“Saya minta semua pihak untuk terlebih dahulu memastikan proses identifikasi dan klarifikasi terhadap semua dokumen-dokumen yang dimiliki, baim dari masyarakat, pemkab, KLHK, PT terkait dan kepolisian, tujuannya agar terang, dan jelas BAP akan segera mencari solusi untuk permasalahan ini,” kata Ketua BAP Abdul Gafar Usman ketika memimpin rapat tersebut.

Dalam RDP yang diinisiasi BAP DPD ini disepakati beberapa hal untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tersebut, yaitu: Polres Cirebon dibantu Kantor Pertanahan Cirebon, dan Pemkab Cirebon beserta masukan dari masyarakat sebagai narasumber, melakukan pengecekan terhadap kebenaran dokumen dari KLHK untuk mengetahui kejelasan asal usul tanah, riwayat kepemilikan, status tanah, batas-batas tanah, luas tanah, dan status ganti rugi; PT. Cirebon Energi Prasarana berkomitmen untuk melakukan CR sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Masyarakat menyampaikan bukti-bukti terkait alas status/status hak kepada Pemda/Polres Cirebon/Kantor Pertanahan Cirebon; dan Polres Cirebon, Kantor Pertanahan Cirebon, dan Pemkab Cirebon memberikan laporan perkembangan kepada BAP DPD RI paling lambat dua bulan sejak RDP dilaksanakan pada 12 April 2018.

Sebelumnya pada hari yang sama, BAP DPD RI juga menerima aduan dari Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Graha Cempaka Mas. PPPSRS meminta penegakan hukum terhadap PT. Duta Pertiwi Tbk, sebagai pengembang sekaligus pengelola Graha Cempaka Mas.

Pada surat permohonannya, PT. Duta Pertiwi tidak pernah mematuhi dan menabrak UU No. 20 Tahun 2011. Artinya sebelum terbentuk PPPSRS pengelola wajib mengelola tumah susun yang dibangun, sampai terbentuknya PPPSRS.

Jika PPPSRS telah terbentuk, pengelola wajib menyerahkan pengelola kepada PPPSRS. Selanjutnya di kelola sendiri oleh PPPSRS, atau PPPSRS yang akan menunjuk badan pengelola. Namun seharusnya segala urusan dan kepentingan PT. Duta Pertiwi telah selesai sampai disini sesuai pasal 59 ayat 2. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top