Pengawasan

Disambangi DPR, Dr Terawan Mengaku Bingung Dengan Tuduhan IDI

PARLEMENTARIA.COM– Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Mayjen dr Terawan Agus Putranto mengaku bigung atas putusan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) yang memecat dirinya sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya tidak menanggapi berita itu karena memang belum menerima surat pemecatan IDI. Sampai detik ini, saya tidak mendapatkan surat pemecatan dari IDI,” kata Terawan saat disambangi anggota Komisi I dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari ke gedung RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Terawan dipecat IDI dengan tuduhan melakukan pelanggaran etik antara lain mengiklan dan memuji diri serta menjanjikan kesembuhan kepada pasien.

Dr Terawan yakin metode penyembuhan dengan Digital Subtraction Angiography (DSA) atau cuci otak juga jadi persoalan karena berbeda dengan dokter-dokter yang lain.

Dikatakan, tuduhan melanggar etik yang dituduhan IDI tidak tepat karena bertolak belakang dengan karirnya di organisasi dokter militer dunia atau International Committee on Military Medicine (ICMM), yang menaungi 114 negara.

“Saya juga bingung bagaimana reputasi saya seorang pimpinan dokter militer dunia dituduh tidak punya etika sebenarnya itu sangat menyakitkan untuk diri saya. Ini berkaitan karena tuduhannya etik, saya bingung membawa nama negara tapi diperlakukan seperti itu,” jelas Terawan.

Sementara itu, Abdul Kharis mengatakan, pihaknya dikejutkan dengan putusan MKEK terkait dengan dr Terawan. “Kami datang untuk memberi dukungan moral,” kata dia.

Dikatakan, mereka akhirnya mendapat keterangan langsung dari Terawan soal berita yang telah viral itu. “Jadi, kedatang kami dari Komisi I sebagai mitra kerja Menhan yang membawahi RSPAD Gatot Subroto.”

Terkait dengan berita yang sudah viral itu, wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini mengatakan, harusnya keputusan MKEK yang bersifat rahasia ini tidak sampai ke umum.

“Namun, nyatanya berita itu tersebar ke umum sehingga viral di media sosial. Ini nantinya tentu bakal bermasalah karena menyangkut undang-undang ITE,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top