Polhukam

Gantikan Meutya Pimpin Komisi I, Satya Tetap Kawal Paris Agreement

PARLEMENTARIA.COM– Soliditas Komisi I DPR RI diharapkan tetap terjalin dengan baik meski terjadi perubahan pimpinan. Performa kerja Komisi yang membidangi politik, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, komunikasi dan informasi itu kalau bisa malah harus ditingkatkan.

Itu dikatakan politisi senior Partai Golkar, Satya Widya Yudha usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI menggantikan Meutya Viada Hafidz di ruang Komisi I Gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4). Pelantikan dilakukan Wakil Ketua DPR RI bidang Polkam, Fadli Zon.

Sebelum dipercaya menjadi pimpinan Komisi I DPR RI, Satya adalah Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, sumber daya mineral, ristek serta lingkungan hidup. Sedangkan Meutya Hafidz tetap ditugaskan sebagai Anggota Komisi I.

“Soliditas Komisi I harus tetap dijaga. Meski pimpinan baru di Komisi I, saya akan mengikuti ritme kerja yang selama ini berjalan baik bersama mitra kerja. Komisi I menjadi tugas baru saya, tapi banyak anggota Komisi I ternyata juga alumni Komisi VII, sehingga memudahkan saya untuk bekerjasama,” beber Satya.

Dikatakan, tugas di Komisi I harus dimaksimalkan untuk menyelesaikan agenda parlemen yang sudah berjalan. Agenda di Komisi VII yang masih bisa dilanjutkan di Komisi I adalah mengawal implementasi Paris Agreement di mana Indonesia punya peran aktif pasca COP21 Paris.

Dia berjanji tetap mengawal implementasi Paris Agreement dalam penurunan emisi karbon yang juga berkesinambungan dengan tupoksi Komisi I dalam aspek hubungan internasional, karena menyangkut komitmen Indonesia di kancah global melalui NDC (Nationally Determined Contribution).”

Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI ini juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi mensukseskan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang meliputi isu energi baru dan perubahan iklim.

“Di Komisi I, isu SDGs masih sangat relevan untuk kita kawal. Bahkan lebih luas substansinya karena melibatkan banyak negara (multilateral) dan menguatkan posisi Indonesia,” kata dia.

Agenda Komisi I yang penting bidang legislasi adalah menggolkan RUU Penyiaran menjadi Undang Undang yang menjadi inisiatif DPR RI. Saat ini, RUU Penyiaran masih menunggu tuntasnya harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg DPR RI. “Kita harapkan, proses di Baleg lancar dan bisa dituntaskan pembahasannya di Komisi I tahun ini.”

Dinilai, isu-isu yang ada di Komisi I cukup penting dan mendapat perhatian publik antara lain menyangkut keamanan data pribadi pengguna telekomukasi seluler.

Karena itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif agar kebocoran data pribadi pelanggan seluler tidak meluas. Selain itu, kasus sampah plastik dari negera tetangga juga harus disikapi secara tegas karena menyangkut kedaulatan NKRI.

Bocornya data pribadi pelanggan seluler jangan sampai masyarakat dirugikan, dan kita wajib melindungi. Komisi I sudah membentuk Panja Pengamanan Data Pribadi.

“Soal kasus sampah plastik yang masuk perairan RI, harus disikapi tegas. Kami minta Panglima TNI dan Kapolri untuk memerintahkan jajarannya untuk melakukan patroli ke seluruh wilayah perairan laut RI terutama yang terindikasi adanya sampah plastik,” demikian Satya Widya Yudha. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top