Polhukam

Fadli Zon Kembali Lontarkan Kritik Pedas Terhadap Pemerintahan Jokowi

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kembali melontarkan kritikan pedas terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Lewat cuitan, dia, elite Partai Gerindra itu menyebut kondisi utang sekarang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah.

Dengan alasan tersebut, Fadli bahkan menyebut era sekarang sebagai rezim tukang utang. “Utang ya utang, sekarang capai rekor tertinggi utang. Ini rezim tukang utang. Jangan akrobat dengan rasio Produk Domestik Bruto (PDB). Tapi berapa kemampuan kita bayar utang tersebut,” kata Fadli dalam akun @fadlizon, Rabu (4/4).

Sebelumnya, Fadli beberapa kali menyampaikan kritik terhadap pemerintah Jokowi. Kritikan tersebut seperti soal infrastuktur yang gencar dilakukan era Jokowi.

Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata dia, tak disertai dengan aspek keselamatan karena beberapa kali terjadi kecelakaan kerja. Fadli Zon juga heran dengan penghargaan yang didapatkan Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di dunia.

Penghargaan itu dari World Government Summit. Keheranan Fadli, menurut dia karena target seperti penerimaan pajak tidak tercapai. Begitu juga angka utang pemerintah RI yang terus melonjak.

Terkait utang negara, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pernah memberikan penjelasan karena pemerintah terus dikritik dari berbagai pihak. Sri Mulyani menganggap kritikan tersebut berlebihan.

Menurut dia, kritikan utang tersebut seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat dibuat khawatir berlebihan. Ia menyindir jangan membuat ketakutan di publik untuk kepentingan politik tertentu.

“Kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang untuk membuat masyarakat resah, ketakutan, panik dan buat kepentingan politik tertentu. Politik destruktif seperti ini tak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” kata Sri Mulyani, Jumat (23/3).

Dia memaparkan tentang Realisasi APBN. Dikatakan, masalah utang harus dipahami dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

“Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” kata Menkeu.

Dia mencontohkan, pihak yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur dianggap kurang memahami dua hal.

Kedua hal itu peran belanja modal untuk dana transfer ke daerah dan peran institusi dan perencanaan dalam infrastruktur yang masuk dalam kategori belanja barang.

“Ekonom yang baik sangat mengetahui kualitas institusi yang baik, efisien dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” demikian Sri Mulyani. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top