Polhukam

Beri Rakyat Sertifikat, Hanafi Rais Sebut: Pemerintah Jokowi Reforma Agraria Palsu

PARLEMENTARIA.COM– Kritik soal ketimpangan kepemilikan lahan di tanah air yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Dr Amien Rais telah berbergeser ke isu teknis.

Padahal, kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Hanafi Rais kepada sejumlah media di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/3), kritik tersebut disampaikan untuk mengembalikan semangat reformasi agraria yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terus terang, kata wakil Ketua Komisi I DPR RI ini, isu mengenai ketimpangan lahan itu menjadi bergeser dari substansi terkait dengan ketimpangan lahan di Indonesia menjadi isu yang sifatnya menjadi sangat teknis, soal metodologi, koleksi data, bahkan kemudian sangat politis.

Malah, yang mengemuka saat ini mengaburkan substansi kritik sesungguhnya mengenai pesan atau semangat menegakkan reforma agraria di pemerintahan Jokowi.

Hanafi yang juga putra Amien Rais tersebut mengatakan, partai yang didirikan serta dideklarasikan orang tuanya itu setuju dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya ada Nawacita Jokowi. Salah satunya adalah soal reforma agraria yaitu legalisasi aset dan redistribusi lahan.

“Bagian terpenting dari reforma agraria itu adalah redistribusi lahan. Nah, program ini dihadapkan kepada sebuah fakta bahwa telah kenyataannya terjadi ketimpangan penguasaan lahan,” ucap Hanafi.

Soal bagi-bagi sertifikat kepada rakyat, dia menyebut bahwa bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah adalah reforma agraria palsu karena menurut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta tersebut, sertifikat tanah adalah hak masyarakat.

“Reforma agraria kalau sekadar kemudian diselesaikan dengan bagi-bagi sertifikat itu kemudian reforma agraria tidak lagi asli. Reforma agrarianya menjadi palsu kalau sekadar dimaknai bagi-bagi sertifikat. Apalagi sertifikat itu haknya masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan serupa, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo mengatakan, Pak Amien berbicara menggunakan data dari Megawati Institute soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.

Dikatakan, berdasarkan data itu ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia tinggi. “Ini hasil riset oligarki ekonomi diterbitkan Megawati Institute. Salah satunya itu ada rasio gini lahan di Indonesia.”

Jadi, lanjut anggota Komisi XI DPR RI 2004-2009 tersebut, di situ disebutkan 1973 berdasarkan sensus, rasio gini lahan itu 0,55, 10 tahun kemudian rasio gini lahan 0,5, tahun 1993 itu 0,64, tahun 2003 0,72, tahun 2013 masih dibintangi waktu itu, 0,68,” kata Dradjad.

Menurut pengamat ekonomi ini, data riset Megawati Institute itu diperoleh dari sensus tiap 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lewat data tersebut, Dradjad menyatakan ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2003.

Kala itu, presidennya adalah Megawati yang menggantikan posisi Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Rasio gini semakin tinggi itu semakin timpang. Skalanya 0 sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak timpang, perfect equality. Artinya orang mempunyai lahan yang sama. Ketika makin tinggi maka dia makin jelek,” ucap Dradjad.

Dikatakan Dradjad, berdasarkan data itu ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia lebih parah dibanding ketimpangan pendapatan. Ia menyebut angka ketimpangan pendapatan di Indonesia berkisar di 0,4 pada zaman SBY dan turun sedikit belakangan ini.

“Rasio gini untuk pendapatan itu sekitar 0,4 pada zaman pak SBY sekarang agak turun sedikit. Artinya ketimpangan penguasaan lahan jauh lebih jelek,” demikian Drajat Wibowo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top