Polhukam

Awiek: KPK Jangan Jadi Pengamat, Kalau Ada Bukti Langsung Proses

PARLEMENTARIA.COM– Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa sekitar 90 persen calon kepala daerah berpotensi terjerat hukum.

Meski pernyataan tersebut diralat, tetapi yang telah dilontarkan Agus Rhardjo itu membuat kegaduhan politik. “Kalau ada bukti, harusnya KPK langsung memproses tanpa perlu ‘nyanyi’ dulu kepada media massa. KPK jangan jadi pengamat. Yang perlu, KPK bertindak cepat,” kata Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek itu.

Hal itu dikatakan Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/3) terkait wacana revisi UU Pilkada yang bakal dilakukan DPR RI bersama pemerintah.

Karena itu, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur XI ini, KPK harusnya mempunyai terobosan hukum bagi calon kepala daerah yang menjadi tersangka itu diganti atau tidaknya?

“Menurut UU Pilkada UU No: 10/2016 pasal 53 dan 54, parpol tidak boleh menarik pasangan calon dan tidak boleh diganti kecuali meninggal dunia,” ungkap politisi kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, 13 April 1980 tersebut.

Dengan demikian, solusinya UU No. 10/2016 harus tetap direvisi. Untuk sekarang, itu tidak mungkin dilakukan, kecuali untuk periode berikutnya. “Revisi itu harus ada usulan baik dari pemeirntah atau DPR RI,” jelas wakil rakyat yang duduk di Senayan menggantikan posisi Fanny Safriansyah itu.

Mengapa? Peraih 82.000 lebih suara pada pemilu legislatif 2014 ini mengatakan, pasangan calon (paslon) yang sudah ditetapkan KPU meski menjadi tersangka tidak menggugurkannya sampai ada keputusan hukum tetap atau inkrah. “Kalau tersangka dan terpilih dalam Pilkada, pasangan itu tetap dilantik. Namun, setelah itu baru diberhentikan,” kata laki-laki yang akrab disapa Awiek ini.

Masalah calon kepala daerah menjadi tersangka ini bukan sesuatu yang baru. Sejak pilkada 2014 dan 2015 sudah terjadi. Hanya saja persoalannya kenapa dalam setiap revisi UU Pilkada tidak ditindaklanjuti oleh DPR.

“Seandainya kesadaran itu ada di pemerintah dan DPR RI sejak dulu, tidak akan masalah yang diributkan seperti sekarang ini. “Jadi, revisi tak mungkin, apalagi Perppu karena tak ada alasan kegentingan memaksa,” tegas Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sabastian Salang.

KPK kata Sabastian, memeng pernah menyebut 90 persen paslon kepala daerah berpotensi terjerat hukum, tapi kemudian diralat. “Apa jadinya kalau 90 persen itu kena kasus hukum? Pasti akan ada kegoncangan politik,” kata dia.

Lalu apakah perlu Perppu atau revisi UU Pilkada? Menurut Sabastian, kalau Perppu tak ada kegentingan, kecuali 90% kepala daerah menjadi tersangka. “Juga tak mungkin revisi UU hanya untuk kepentingan pilkada 2018 ini, melainkan revisi untuk pilkada ke depan,” pungkas Sabastian lagi.

Hal itu didukung oleh politisi Gerindra,Achmad Reza Patria. Wakil Ketua Komisi II DPR ini tetap mendesak KPK untuk melanjutkan proses hukum bagi paslon yang memang terkena kasus hukum. “Gerindra mendukung dan meminta KPK melanjutkan proses hukum itu,” demikian Achmad Patria. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top