Polhukam

Abhan: Bawaslu Bakal Aawasi Lembaga Yang Genjar Rilis Hasil Survei

PARLEMENTARIA.COM– Belakangan berbagai lembaga survei gencar merilis jejak pendapat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang digelar di 171 kabupaten/kota maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan.

Namun, banyak pihak meragukan hasil survei itu. Soalnya, tidak sedikit mereka berpendapat bahwa hasil survei tersebut ‘bisa diatur’, tergantung kemapuan dari sang pemesan.

Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal melakukan pemantauan tentang independensi lembaga survei yang ada dan mengumumkan hasil merilisnya kepada media massa.

“Kami mengawasi independensi lembaga survei tersebut. Jika ada pelanggaran dilakukan lembaga survei itu, kami akan beri sanksi,” ungkap Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta, Selasa (27/3).

Dikatakan, Bawaslu tidak akan memberikan sanksi langsung kepada lembaga survei itu. Bawaslu akan bekerja sama dengan asosiasi lembaga survei yang ada. Dan, lembaga survei itu bakal menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei yang dianggap tidak memiliki metode yang benar.

Selain itu, ungkap Abhan, Bawaslu menggandeng berbagai lembaga independen untuk mengawasi tahapan dan pelaksanaan Pilkada serta Pemilu 2019 seperti Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat JPPR, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan lembaga lainnya.

“Kami mempunyai keterbatasan, Sumber Daya Manusia (SDM) kami terbatas, sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pilkada dan Pemilu. Masih banyak wilayah yang rawan dalam pelaksanaan terutama di wilayah yang pilkadanya diikuti hanya oleh calon tunggal,” demikian Abhan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top