Polhukam

Rapat Gabungan MPR Tak Bahas Pergantian Oesman Sapta dan Mahyudin

PARLEMENTARIA.COM – Rapat gabungan (Ragab) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (21/3) tidak membahas sama sekali soal pergantian Oesman Sapta Odang (OSO) dan Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR.

Seperti diketahui, pada bulan April 2017 lalu, dalam Sidang Paripuna DPD RI, Oesman Sapta terpilih sebagai Ketua DPD RI bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubus sebagai Wakil Ketua DPD RI.

Sejak pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Wakil Ketua MA ketika itu, hingga kini Oesman Sapta merangkap jabatan sebagai Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR. Terakhir, Oesman Sapta pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang Februari lalu menyatakan akan mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR dan akan fokus memimpin DPD RI.

Begitu juga soal pergantian Mahyudin, tidak disinggung sama sekali dalam ragab tersebut. Pada hal Partai Golkar secara terbuka sudah menyatakan akan mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Ragab hanya fokus membahas soal penambahan tiga kursi Wakil Ketua MPR yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Ragab memutuskan pelantikan tiga Wakil Ketua MPR baru tersebut akan dilakukan dalam Sidang Paripurna MPR hari Senin, tanggal 26 Maret 2018.

Dalam Ragab yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan dan dihadiri empat wakil ketua dan ketua fraksi-fraksi serta kelompok DPD tersebut, juga diputuskan tiga Wakil Ketua MPR baru yang akan dilantik, yaitu Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Partai Gerindra dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya karena ketiga partai itu masuk dalam enam besar yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2014.

Dalam pemandangan fraksi-fraksi, Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi sempat memprotes jatah wakil ketua yang diberikan kepada PKB. Karena menurut dia, ada perbedaan antara suara terbanyak dengan kursi terbanyak. Jika dilihat dari jumlah kursi, maka PPP lebih banyak dari PKB, tapi berdasarkan suara terbanyak memang PKB lebih banyak dari PPP. “Karena perolehan suara tidak selalu mencerminkan perolehan kursi,” kata Arwani mempertanyakan.

Sedangkan Rambe Kamaruzzaman mewakili Fraksi Golkar mengusulkan agar tata tertib diubah sebagai konsekuensi UU MD3 yang baru, dan perubahan harus diajukan oleh 70 anggota MPR. Namun juru bicara PDIP Ahmad Basarah mengatakan perubahan tata tertib tidak harus melalui pengajuan 70 anggota MPR.

Setelah rapat diskor beberapa menit, akan diputuskan bahwa pelantikan terjadap tiga pimpinan MPR yang baru akan dilakukan dalam Sidang Paripurna MPR hari Senin pekan depan, tanggal 26 Maret 2018. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top