Pengawasan

Fahri: Agar Kasus Zaini Tak Terulang, Pemerintah Harus Segera Digitalisasi TKI Migran

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI, Fahri Hamzah mendesak pemerintah melakukan digitalisasi TKI migran. Hal tersebut dimaksdukan agar data dan berbagai kasus yang terjadi langsung dapat dipantau.

Dengan begitu, kata Wakil Ketua DPR RI ini, kasus yang dialami Muhammad Zaini Misrin Arsyad tidak bakal terjadi terhadap TKI lainnya masa mendatang.

Seperti diberitakan, TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Saudi Arabia dengan tuduhan membunuh majikannya. Eksekusi hukuman mati itu dilakukan beberapa hari lalu.

Dalam kasus itu, pemerintah Arab Saudi tidak memberi tahu sejak proses cara resmi masalah tersebut kepada pemerintah Indonesia. Dengan digitalisasi, akan mengetahui TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Bila terjadi apa-apa terhadap TKI bersangkutan, pemerintah segera bisa mengetahuinya dan langkah-langkah apa yang bakal diambil untuk menanggulanginya,” kata Fahri Hamzah, Rabu (21/3).

Fahri menyoroti tak adanya pencocokan data kasus-kasus yang dialami TKI, baik yang sesuai prosedur dan yang non-prosedur. Hadir Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kemendagri Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

Karena itu, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta kementerian terkait dapat mengkalibrasi data TKI. Memang selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI, baik yang sesusai prosedur maupun yang non-prosedur.

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu dan berapa yang non-prosedur? Masak negara tak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” kata anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Fahri mendesak pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI, agar peristiwa hukuman pancung seperti Zaini Misrin itu tidak terulang ke depannya.

“Semuanya harus dengan sistem perlindungan digital. Otak kita saja sekarang bisa di-scan. Masak kita tidak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal wakil rakyat peraih suara terbanyak PKS pada Pileg 2014 tersebut.

Taufik Madjid sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI.

“Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” demikian Taufik Madjid. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top