Pengawasan

Politisi PKS Tidak Sepakat PT Islam Larang Mahasiswi Kenakan Cadar di Kampus

PARLEMENTARIA.COM– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, wanita dewasa menggunakan cadar di luar rumah karena keyakinan dan ibadah.

Karena itu, kata anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, dirinya tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Perguruan Tinggi (PT) Islam Negeri itu beberapa waktu lalu mengeluarkan larangan tidak diperbolehkannya mahasiswa mengenakan cadar di lingkungan kampus.

Dijelaskan Aboe, pengguna cadar meyakini bahwa dirinya menggunakan cadar adalah bagian dari ajaran agama dan merupakan bentuk ibadah dalam agama Islam.

Menggunakan cadar juga merupakan bagian dari praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut dia, ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam kerangka hak-hak asasi manusia.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

“Hal itu seperti diatur dalam pasal 18 Universal Declaration of Human Right yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama,” tegasnya.

Hak beragama atau menjalankan agama merupakan non derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. “Untuk diketahui, HAM seseorang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dan. hal ini diatur dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945.”

Karena itu, kata dia, pengurangan hak dalam menjalankan ibadah adalah bentuk nyata dari pelanggaran konstitusi NKRI. Hak beragama seperti ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

“Dalam keadaan perang saja tidak dapat dikurangi, apalagi dalam keadaan damai seperti saat ini,” kata wakil rakyat yang membidangi hukum dan kemanan tersebut.

Dijelaskan, perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah secara utuh dan menyeluruh juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Seharusnya Indonesia belajar dari beberapa negara lain yang tidak pernah melarang penggunaan cadar. Contoh, November 2011 Menteri Kehakiman Luxemburg Felix Braz menyetujui penggunaan cadar bagi kaum wanita muslimat di negaranya sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Maret 2013 Mahkamah Agung Spanyol telah membatalkan larangan memakai cadar. “Ini berarti negara-negara tersebut memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan hukum untuk pemakai cadar,” kata dia.

Karena itu, jika di Indonesia ada pelarangan penggunaan cadar lembaga pendidikan tinggi, apalagi perguruan tinggi agama Islam, kementerian terkait yang menaungi universitas dimaksud, perlu melakukan pembinaan terhadap mereka agar lebih memahami konstitusi.

“Bila diperlukan, kegiatan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Sehingga komitmen penegakan konstitusi di negara ini akan dapat dilakukan dengan baik,” tuntas Ketua Kelompok Komisi (Poksi) III F-PKS DPR RI itu.

Seperti diketahui, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merilis sejumlah alasan melarang mahasiswi bercadar. Pernyataan itu dikeluarkan rektorat menyusul pro-kontra yang muncul di masyarakat akibat kebijakan itu.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar.

Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga pada 20 Februari 2018. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 Februari 2018.

“Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/3//2018). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top