Polhukam

H Anhar Nasution: Hukuman Terhadap Pemasok dan Bandar Narkoba Makin Tidak Jelas

PARLEMENTARIA.COM– Sekjen Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional (Fokan), H Anhar Nasution SE mendukung pemutusan hubungan diplomatik dengan negara pemasok narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) ke Indonesia.

Namun, persoalannya, ungkap Anhar ketika bincang-bincang dengan Parlementaria.com, Selasa (6/3), banyaknya narkoba ke Indonesia bukanlah kebijakan negara dari mana narkoba itu berasal. Jadi, Anhar pesimis itu bisa dilakukan

Menurut wakil rakyat 2004-2009 tersebut, narkoba masuk ke Indonesia karena kegiatan mafia baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok. “Jadi, agak sulit buat pemerintah melakukan sanksi politik dengan negara yang bersangkutan,” kata dia.

Kecuali, lanjut Anhar, penegak hukum di Indonesia memberikan sanksi berat terhadap warga negara asing yang menjadi pemasok barang haram itu. Namun, pemberian sanksi tersebut dihalang-halangi oleh negara mereka.

Bila itu yang terjadi, lanjut Anhar, kita sebagai rakyat berhak dan wajib mendesak pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Karena itu, Anhar meragukan Indonesia berani melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara pemasok narkoba. Karena saat ini saja pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap warga negara asing pemasok narkoba ke Indonesia juga sudah tidak jelas.

Akibatnya narapidana mati tersebut sampai bertahun – tahun mendekam di penjara dan bisa mengendalikan narkoba dari balik penjara. Sehingga peredaran narkoba tetap marak di Indonesia.

Buat Indonesia yang penduduknya relatif banyak dengan tingkat keragaman yang sangat heterogen, mencegah pengurangan peredaran gelap narkotika dengan jalan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sampai hukuman mati bagi bandar/pengedar narkoba itu adalah sebuah keharusan dan mutlak harus diterapkan.

“Namun, terhadap pengguna atau pemakai (korban), rehabilitasi adalah solusi terbaik dan mutlak harus dikedepankan. Tidak bisa mereka ini disamakan dengan bandar, pemasok atau pengedar. Mereka itu adalah korban,” kata Anhar.

Agar Indonesia tidak menjadi target pangsa pasar narkoba, kata Anhar, efek jera terhadap pemasok, bandar maupun pengedar harus dilakukan seperti hukuman mati termasuk menyita kapal pengangkut narkoba itu.

Beberapa hari lalu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan juga bereaksi terhadap semakin maraknya peredaran narkoba dan temuan sabu-sabu yang berjumlah besar. Narkoba tersebut banyak “mengalir” dari luar negeri lewat jalur perairan.

“Ini sudah darurat jangan ada toleransi lagi. Kalau perlu tembak, tembak, tembak itu semua bandarnya. Ini mengancam ketahanan nasional kita,” tegas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Zulkifli yang akrab disapa Zulhas ini, pemerintah perlu mengingatkan negara yang oknumnya menyelundupkan sabu-sabu ke Indonesia untuk memperketat pengawasan.

“Perlu protes dan tindakan diplomatik yang tegas untuk negara yang oknumnya selundupkan sabu. Kalau tidak jera juga, perlu juga putus hubungan diplomatiknya,” demikian Zulkifli Hasan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top