Pengawasan

Fadli Zon: Jadi Pasar, Jokowi Harus Tegas Berantas Narkoba

Untuk memberantas peredaran narkoba, kita harus melakukannya di dua wilayah secara bersama. Pertama, memutus rantai ‘supply’. Dan kedua, menekan ‘demand’. Untuk memutus rantai pasokan, persoalan yang kebetulan menjadi concern saya adalah pertama-tama dengan meningkatan penjagaan dan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan, terutama laut.

“Delapan puluh persen penyelundupan narkoba saya kira dilakukan melalui laut dan menurut data BNN terutama dilakukan oleh sindikat-sindikat yang berasal dari Malaysia, Taiwan, Cina,” kata dia.

Masalah kita adalah perairan Indonesia ini sangat luas, sementara jumlah petugas kita terbatas. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Itu juga sebabnya saya mengkritik keras upaya pemerintah untuk melakukan privatisasi pelabuhan serta bandara.

“Sebab, pelabuhan dan bandara adalah simpul-simpul penting untuk menghadang penyelundupan narkoba, selain merupakan infrastruktur pertahanan dan keamanan yang harus dikuasai oleh negara.”

Poin kedua, untuk memutus rantai pasok adalah dengan mempertegas penegakan hukum. Sudah bukan merupakan rahasia lagi jika para bandar narkoba senang sekali dengan Indonesia karena di sini mereka bukan hanya menemukan pasar yang besar, tapi juga karena di sini hukumnya bisa dibeli.

Bukan rahasia umum lagi jika Lembaga Pemasyarakatan di sini bahkan bisa menjadi tempat transaksi narkoba. “Itu sebabnya, pemerintah harus segera membersihkan LP-LP kita dari peredaran narkoba, dan hukum berat aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisnis merusak ini.

Penjara seharusnya bisa menjadi tempat paling steril dari narkoba. Presiden mestinya bisa menyuruh Menteri Hukum dan HAM membersihkan penjara-penjara kita dari transaksi narkoba.

“Pemberantasan narkoba di penjara menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba. Sebab, jika pemerintah tak bisa membersihkan penjara dari narkoba, bagaimana kita bisa percaya mereka serius memberantas peredaran narkoba di luaran sana?”

Selain rantai pasok, juga harus ditekan permintaan atas narkoba. Harus ada sanksi tegas misal terhadap artis yang menkonsumsi dan peredaran narkoba. Artis pengguna narkoba bisa memberikan ‘demonstration effect’ yang buruk bagi anak-anak muda kita.

Soalnya, mereka diidolakan banyak orang. “Seharusnya mereka yang pernah terlibat narkoba, sampai terbukti bersih, harus dicekal tampil di televisi. Atau televisi dan rumah produksi melakukan tes urine pada mereka sebagai bentuk pencegahan.”

Di atas semua itu, lanjut Fadli, kita hanya akan bisa memberantas narkoba, melindungi anak-anak kita dan generasi muda Indonesia lainnya, jika Presiden bersikap tegas. Narkoba ini sudah menjadi kejahatan luar biasa, tapi penanganannya masih biasa-biasa saja.

Menurut Fadli, hingga kini pemerintah belum merilis Inpres tentang pemberantasan narkoba. Inpres yang ada masih keluaran tahun 2011, pada masa Presiden SBY. Pemerintah lambat dalam merespon soal narkoba ini.

“Sudah saatnya ada cara atau mekanisme yang bisa melibatkan TNI dalam pemberantasan Narkoba karena ini meruntuhkan pertahanan negara Indonesia,” demikian Fadli Zon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top