Polhukam

Rektor UMJ: Media Siber Miliki Peran Ditengah Tahun Politik

PARLEMENTARIA.COM– Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Dr Syaiful Bakhri mengatakan, media siber memiliki peran penting di tengah hiruk pikuk ditetapkannya 2018 dan 2019 sebagai tahun politik.

Itu dikatakan Syaiful yang juga pakar hukum pidana tersebut saat berkunjung ke kantor redaksi telusur.co.id di Kawasan Kali Bata, Jakarta Selatan, pekan ini. Kunjungan Rektor UMJ ini disambut CEO PT Telusur Info Media, H Jamaluddin Karim dan pengamat sosial dan praktisi hukum Kalimantan Barat, Dr H Joni.

Dalam kesempatan itu, ketiga tokoh Kalimatan Selatan ini bercengkrama dan diskusi seputar perkembangan terkini suasana politik dan hukum di tanah air. Maklum, Jamaludin Karim yang akrab disapa JK itu adalah anggota DPR RI 2004-2009. Selain duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI, JK juga adalah Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Syaiful yang akademisi itu menyebutkan, pilkada serentak mendatang bakal tetap dipenuhi dengan kecurangan. Alasan Syaiful, dengan sistem penegakkan hukum dan aturan yang ada, kecurangan demi kecurangan memang tidak bisa dihindari.

“Jadi, pada pilkada tersebut orang harus curang untuk menang. Apalagi, kecurangan juga kemudian mendapat legitimasi. Contgohnya adalah kecurangan dalam perhitungan suara,” kata laki-laki kelahiran Kota Baru, Kalimantan Selatan, 20 Juli 1962 tersebut.

Meski nyata ada kecurangan dalam penghitungan suara, lanjut laki-laki brbintang Leo tersebut, jika selisih suaranya tidak memenuhi ambang batas tertentu, tidak bisa masuk ke pengadilan sengketa pemilu. “Pengadilan menjadi sangat matematis, padahal keadilan dan penegakkan hukum bukan soal matematis,” kata dia.

Karena itu, lanjut Syaiful, orang akan berusaha menang banyak walau itu dilakukan dengan cara tidak legal yang disembunyikan dibawah tangan. Sengketa lainnya dalam pemilu yang kerap berujung melegitimasi kecurangan adalah fenomena politik uang yang tak pernah bisa dibuktikan.

“Tidak pernah ada putusan MK yang membuktikan adanya money politic. Kalaupun kemudian ketahuan belakangan, itu karena suap bukan politik uang wilayahnya juga bukan wilayah sengketa pemilu lagi,” kata Syaiful.

Praktek politik uang ini sungguh telah memaksa masyarakat menjadi ikut terlibat berbuat kecurangan secara massal. Sebab, seperti ditegaskan Profesor hukum pidana ini, praktek suap politik ini sudah pasti ada pemberi dan penerimanya yaitu masyarakat.

Suasana inilah yang dimanfaatkan dan dinikmati oleh partai-partai politik untuk memenangkan pemilihan, baik di pilkada maupun pemilu. “Karena itu, media diharapkan untuk tidak berpihak kepada parpol manapun, disinilah peran penting media siber seperti telusur ini,” demikian Syaiful Bakhri. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top