Polhukam

Gagal Dimediasi Bawaslu, PBB Siap Lakukan Perlawanan Terhadap KPU

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca gagalnya mediasi yang dilakukan Bawaslu.

“Kami akan mati-matian melawan KPU tanpa kompromi. Bukan saja di Bawaslu, tetapi juga aspek pidana terkait KPU yang ada selama ini. Akan kami buka sebagai bagian dari bentuk perlawanan kami kepada kezaliman,” tegas Yusril usai menghadiri sidang mediasi antara PBB dan KPU, di Bawaslu, Jumat (23/2/2018).

Sidang mediasi yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan tersebut menemui jalan buntu. Karena KPU tidak bersikeras tidak menerima berbagai argumentasi dan solusi yang ditawarkan PBB.

Persoalan yang membuat PBB yang dinyatakan gagal menjadi peserta Pemilu 2019 yaitu masalah tidak adanya enam orang anggota PBB di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat ketika dilakukan verifikasi.

Menurut Yusril, keenam anggota PBB itu sudah datang untuk diverifikasi, tetapi KPU setempat meminta agar yang datang bukan dari satu tetapi dari tiga kecamatan. Keesokan harinya, delapan anggota PBB hadir, tetapi kali ini KPU gagal mengakses data Sipol.
Keesokan harinya datang lagi, KPU katakan verifikasi sudah selesai dan PBB dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Namun setelah dikoreksi KPU Provinsi, PBB kemudian dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan diumumkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua. Belakangan menurut KPU, keputusan itu dikoreksi Bawaslu Provinsi, tapi tidak pernah diumumkan ke publik, sampai akhirnya KPU Pusat tanggal 17 Februari menyatakan PBB TMS di Kab Mansel. Akibatnya PBB tidak bisa ikut Pemilu 2019.

Dalam sidang mediasi, Yusril menawarkan dua alternatif solusi, yakni KPU Prov. Papua Barat melakukan koreksi terhadap Berita Acara Rekapitulasi agar sesuai dengan hasil keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang menyatakan PBB MS sebagaimana telah diumumkan ke publik, atau KPU dengan wibawa Bawaslu melakukan verifikasi ulang terhadap enam orang anggota PBB di Kabupaten Mansel.
Namun solusi yang disampaikan ini ditolak mentah-mentah oleh KPU karena KPU merasa telah melakukan verifikasi dengan benar dan Keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB juga sudah benar.

Karena usulan PBB yang ditawarkan oleh Bawaslu ditolak KPU, maka mediasi menjadi deadlock. PBB tidak punya pilihan kecuali melawan KPU melalui sidang di Bawaslu dan kalau tidak selesai, terpaksa harus menggugat KPU ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan kecewa dengan KPU yang tidak membawa usulan apapun ke sidang mediasi, kecuali ngotot mengatakan bahwa dirinya telah bertindak benar dalam melakukan verifikasi.

Anehnya, menurut Yusril, KPU mau dimediasi Bawaslu dengan Partai Berkarya dan Partai Garuda, yang semula gagal verifikasi administrasi menjadi MS, sementara dengan PBB yang masalahnya jauh lebih ringan dibanding Partai Garuda dan Berkarya, KPU ngotot tidak mau mediasi sedikitpun.

Yusril mengatakan dirinya dan partainya siap melawan KPU. “Yang dituntut dan diperjuangkan PBB hanyalah keadilan” tegas Yusril.

Yusril mendengar kabar bahwa PBB sengaja tidak diloloskan ikut peserta Pemilu 2019 karena sikap kritisnya terhadap kekuasaan dan pembelaannya yang tegas terhadap Islam, ormas Islam yang dizalimi, kriminalisasi ulama dan pembelaannya terhadap aktivis yang dituduh makar.

Bahkan, kata Yusril, ada yang meniupkan rumors, partainya dikhawatirkan akan menjadi kekuatan politik Islam radikal. “Padahal, PBB adalah partai modernis yang bersikap moderat dan menjunjung tinggi kemajemukan dan hak asasi manusia,” terang Yusril. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top