Polhukam

MPR RI dan DPR RI Tidak Persoalkan Presiden Tidak Tandatangani UU MD3

PARLEMENTARIA.COM– Dua lembaga parlemen, MPR RI dan DPR RI tampaknya tidak begitu mempersoalkan ditandatangani atau tidaknya Undang Undang MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD yang disahkan Sidang Paripurna DPR RI pekan lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan, tidak ada persoalan undang-undang yang baru disahkan DPR RI itu ditandatangani Presiden atau tidak. “Kan ada aturannya. Jadi, itu terserah Presiden Jokowi,” kata Zulkifli Hasan usai menerima sejumlah artis di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/2).

Bila undang-undang yang sudah disahkan Sidang Paripurna DPR RI itu tidak ditandatangani Presiden, kata Zulkifli Hasan, undang-undang otomatis berlaku setelah 30 hari setelah disahkan Paripurna DPR RI.

Tentang adanya keberatan sejumlah kelompok dengan undang-undang tersebut, kata Zulkifli Hasan, ada mekanismenya yakni ajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. “Kan begitu mekanismenya,” jelas Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, jika revisi UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 tetap berlaku setelah 30 hari disahkan DPR dan pemerintah. “Setelah masuk lembaran negara, maka UU ini harus ditaati oleh semua orang,” tegas Fahri.

Menurut Fahri, UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dengan pemerintah, dan disahkan pekan lalu. Tapi, Presiden Jokowi kemungkinan tidak akan menandatangani UU MD3 tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly setelah melaporkan soal UU MD 3 kepada Presiden Jokowi di kantor kepresidenan, mungkin cukup kaget mendengar atau meneruima laporan tersebut.

Namun, ungkap Fahri, wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3. “Presiden mau apa? Ini soal pikiran. Jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan,” kata Fahri.

Muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Hanya saja banyak yang belum mempunyai pemikiran ketatanegaraan, sehingga banyak yang salah paham.

“Kalau belum ditandatanganinya UU MD3 bukan berarti mau pencitraan, tapi UU MD3 itu persoalannya sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Bisa dimengerti karena ini memang berat, tapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas,” jelas Fahri.

Falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi.pasal-pasal UU MD3. “Tapi, tak ada yang berani menjelaskan ke presiden.”

Padahal, lanjut Fahri, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di dunia mana juga, anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang kuat juga. “Jadi, tak benar dengan UU MD3 ini DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya,” ungkapnya.

Dikatakan, jika tidak ada sejarahnya DPR anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. “Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum sampai sehingga tidak paham filsafatnya UU MD3,” demikian Fahri Hamzah. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top