Pengawasan

DPD RI: Moratorium Infrastruktur Jangan Hambat Pembangunan di Daerah

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyambut baik kebijakan pemerintah yang moratorium proyek infrastruktur elevated . Namun dia berharap masa moratorium tersebut dibatasi  karena di daerah masih banyak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang vital bagi pembangunan ekonomi daerah.

“Kita memberikan apresiasi pada pemerintah yang moratorium pembangunan infrastruktur elevated. Tetapi kami sebagai anggota DPD RI mohon moratorium itu dibatasi sampai kapan, jangan sampai menghambat pembangunan di daerah,” tutup Parlindungan Purba, di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (21/2/2017).

Dalam masa moratorium tersebut, dia meminta agar pemerintah melakukan kajian dan evaluasi pada semua proyek layang karena seringnya terjadi kecelakaan di proyek infrastruktur layang (elevated) tersebut.

Evaluasi dimaksudkan untuk menciptakan keselamatan kerja dan ketahanan infrastruktur yang dibangun. “Pemerintah jangan hanya mengejar aspek kuantitas pembangunan, tetapi juga aspek kualitasnya,” kata Parlindungan.

Menurut dia, moratorium pembangunan infrastruktur elevated yang sedang berjalan dapat dilakukan audit dan pengawasan yang lebih optimal sehingga penekanan tidak hanya pada result oriented tetapi quality oriented.

 

Senator asal Sumatera Utara ini beranggapan, dalam pembangunan pemerintah tidak hanya mendasarkan pada pengerjaan dengan harga termurah, tetapi juga track record dari kontraktor agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, berkualitas, dan tidak memunculkan kecelakaan kerja.

Pelaksanaan tender pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dianggap mendasarkan pada aspek harga termurah dalam penentuan pemenang lelang.

“Jangan semata-mata karena termurah, harus memperhatikan track record. Jangan sampai mengesampingkan kualitas. Dan ini sering terjadi selama ini, baik jalan maupun jembatan banyak yang gagal dan rusak karena kualitas yang kurang bagus. Kebijakan untuk pemenang tender harus yang termurah dan belum memperhatikan track record harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Parlindungan Purba juga mendorong penggunaan teknologi yang terbaru dalam pembangunan infrastruktur. Tujuannya agar hasil pembangunan dapat memenuhi aspek kualitas yang diharapkan, dan juga meminimalisir adanya kecelakaan kerja.

Dirinya juga meminta pengerjaan jasa konstruksi yang lintas sektoral baik penyelenggaraan dari pemerintah maupun swasta harus dilakukan pengawasan ataupun pengkajian oleh pihak-pihak terkait. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top