Legislasi

Fahri Hamzah: Tak Etis Presiden Tak Tandatangani UU MD3

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, revisi kedua UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 harus berlaku.

“Tidak etis jika sampai presiden tidak menandatangani UU MD3. Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional. Kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan,” kata Fahri, Rabu (21/2/2018).

Dia memahami mengapa Presiden Jokowi belum menandatangani UU MD3 tersebut. “Ini bukan mau citra-citraan, tapi ini memang berat. Falsafah UU MD3 memang berat, sehingga jika belum seorang negarawan maka mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3. Tak ada yang berani menjelaskan ke presiden,” kata Fahri.

Fahri membantah setelah UU MD3 ini maka DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya. “Tidak ada sejarahnya DPR kita anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya,” kata Fahri.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan bahwa DPR akan melakukan pembahasan sebagai tindak lanjut dari sikap Presiden Jokowi yang tidak akan menandatangani UU MD3.

“Pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan bagaimana sikap dari pemerintah. Yang terpenting bagi DPR adalah revisi UU MD3 telah terlaksana sesuai dengan prosedur. DPR pun akan memberi kesempatan kepada Jokowi jika ingin melakukan pendalaman kembali,” kata Taufik menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (21/2).

Politisi dari PAN itu menjelaskan, dalam proses pembahasan revisi UU MD3, semuanya sudah melalui prosedur pembicaraan tingkat 1 tingkat 2 di sidang paripurna. Tapi seandainya Presiden dalam posisi terakhir belum langsung bisa setuju (atau) masih perlu pendalaman, DPR akan memberi kesempatan. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top