Polhukam

Bila Tak Ingin Lepas Dari NKRI, Pusat Harus Serius Pikirkan Pemekaran Provinsi di Papua

PARLEMENTARIA.COM– Politisi asal Papua, Jemmie Deminianus Ijie mengatakan, bila dilakukan referendum hari ini, rakyat Papua bakal memilih merdeka dari pada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini persoalan yang sangat serius. Karena itu, pemerintah pusat harus benar-benar memikirkan persoalan yang terjadi di Papua termasuk desakan pemekaran provinsi di daerah paling Timur Indonesia itu,” kata Jemmie.

Hal itu dikatakan Jemmie didampingi peneliti sebior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Siti Zuhro kepada awak media dalam diskusi bertema tentang pemekaran Provinsi Papua di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, di politisi PDI Perjuangan ini.

Dikatakan Daminanis, pemekaran Papua yang disuarakan sebagian masyarakat Papua belakangan ini memang masih terjadi pro dan kontra. Pada satu sisi dianggap sebagai solusi dan di sisi lain sebagai problem.

Soalnya, Papua memang kaya akan hasil alam termasuk yang ada di perut bumi pulau Cendrawasih itu. Hanya saja kekayaan alam Papua yang melimpah tidak didukung Sumber Daya Manusia untuk menjalankan roda pemerintahan bila daerah itu dimekarkan menjadi bebera[a provinsi.

Selain itu, anggaran begitu besar yang dikucurkan untuk Papua selama ini tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat setempat. “Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua hanya dinikmati segelintir elite daerah itu. Ini menjadi problem yang harus segera diselesaikan pemerintah pusat,” kata dia.

Bagi kami, lanjut dia, pemekaran itu diperlukan agar Papua tidak keluar dari NKRI, dan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinnekata Tunggal Ika dan NKRI itu sudah final.
Hanya saja Jemmie merasa aneh dengan elit-elit Papua selama ini karena setiap ada isu merdeka, isu ini selalu diperdagangkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Mereka para elite Papua tidak konsisten. Pada satu pihak mereka terus menikmati dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan pemerintah kepada papua, sedangkan pada pihak lain, mereka tidak pernah memikirkan nasib rakyat Papua,” kata dia.

Demikian pula dengan munculnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jemmie curiga OPM itu aseli atau palsu. Mengapa? “Senjata mereka seragam dan sebentar-sebentar ada di kota. Kalau senjata rampasan kan tidak seragam dan setaip tahun ada penyerahan senjata,” ujarnya.

Padahal kata Jemmie, kalau mau merdeka seharusnya tidak menggunakan rupiah dan tidak menikmati dana Otsus. “Jadi, tak jalan lain kecuali pemekaran dan lebih cepat lebih baik, karena Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu sudah final,” pungkasnya.

Pada kesempatan serupa, Siti Zuhro tidak setuju dengan pemekaran tersebut, karena belum memenuhi syarat daerah otonomi baru (DOB). Misalnya jumlah penduduk, potensi ekonomi, SDM yang memadai, dan sebagainya.

“Itu penting karena SDM itu yang akan menjalankan birokrasi. Kalau tidak, maka pemerintahan tak bisa dijalankan dengan efektif, efisien dan profesional. Sehingga akan bangkrut akibat tak mampu mencapai target-target pembangunan,” ungkapnya.

Dengan demikian pemekaran itu harus dengan rencana besar (roadmap) yang integrated komprehensip, meliputi faktor SDM, budaya, sosialogi, ekonomi, dan sebagainya. “Harus ada komunikasi dan kesabaran, mengingat 60 % rakyat masih bependidikan rendah agar tak terjadi kesimpang-siuran,” demikian Siti Zuhro. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top