PARLEMENTARIA.COM– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tidak menapik banyak keberhasilan yang dicapai pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pembangunan infrastruktur terutama jalan.
Namun, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengaku masih ada yang mengganjal yakni semakin jomplangnya ketimpangan sosial antara orang kaya dengan masyarakat miskin serta terjadinya kegaduhan politik dalam negeri karena sistem demokrasi yang berjalan di tanah air.
Hal tersebut dilontarkan Zulkifli Hasan usai menghadiri pelantikan organisasi sayap Partai Amanat Nasional, Perempuan Muslimat Amanat (PMA) Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/1).
Pada kesempatan tersebut, wakil rakyat Dapil Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem demokrasi yang berjalan saat ini. Karena sistem langsung oleh rakyat itu justru menghasilkan kegaduhan, kesenjangan dan kerupsi,
“Pemilu dan pilkada selama ini di daerah-daerah ternyata menghasilkan kegaduhan, kesenjangan, dan korupsi. Inilah sistem demokrasi dan politik yang harus menjadi renungan bersama untuk diperbaiki,” kata dia.
Anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencontohkan, pilkada kususnya DKI Jakarta. Yang terjadi adalah kegaduhan politik dengan menonjolkan isu SARA.
Masyarakat terpecah-belah dan berkelompok-kelompok. Bahkan sampai menelan korban jiwa. “Dalam pilkada di Lampung, kampung saya, bentrok dan sampai ada 15 korban jiwa. Bagaimana?”
Selain kegaduhan politik yang ditimbulkan, kesenjangan antara daerah dan pusat, Jawa dan luar Jawa juga demikian. Sehingga banyak masyarakat daerah yang bertanya, mereka ini NKRI tapi masih dalam kemiskinan.
Padahal, daerah seperti Maluku, Kalimantan, Papua dan lain-lain kaya akan sumber alam. Namun, masyarakatnya miskin. Bahkan ada daerah yang masyarakatnya mengalami gizi buruk akibat kurangnya asupan makanan.
Dikatakan, dari pusat sampai daerah makin meningkatkan pejabat daerah dan anggota dewan yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Akhir-akhir ini hampir setiap minggu ada kepala daerah dan anggota dewan yang kena OTT. Apakah kita tidak sedih,” tanya Zulkifli Hasan.
Sementara, kata dia, partai politik (parpol) tidak mampu menghadapi sistem politik yang sarat dengan uang tersebut. Akibatnya, parpol selalu identik dengan politik uang, mahar politik, dan lebih memprihatinkan lagi parpol disebut-sebut sebagai bandar.
Sebelumnya, pada rapat pleno Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI yang bertema ‘Praktek Budaya Politik Indonesia’ di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Zulkifli mengatakan, wajar itu kalau banyak kepala daerah kena OTT karena parpol butuh uang yang besar.
“Biaya kampanye saja di satu titik acara membutuhkan miliaran rupiah. Dimana satu orang menuju tempat kampanye butuh transport Rp 100 ribu. Belum lagi akomodasi dan sebagainya. Jadi, sangat mahal,” keluhnya.
Tidak seperti di luar negeri, dimana parpol dibiayai oleh negara; dari saksi, pengawas, iklan, caleg dan semuanya tidak mengeluarkan sepeserpun karena ditanggung oleh negara.
“Jadi, itulah yang perlu kita evaluasi bersama agar demokrasi ini menghasilkan kesejahteraan, keadilan dan kedamaian serta tetap dalam bingkai NKRI,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
