PARLEMENTARIA.COM– Indonesia memiliki laut luas. Bahkan 2/3 dari wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Miangas-Pulau Rote adalah laut yang kaya ikan serta hasil lainnya,
Kekayaan laut yang begitu melimpah, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, seharusnya tidak hanya sekadar mampu mensejahterakan dan memakmurkan para nelayan tetapi juga kontribusi besar kepada pemasukan negara.
Namun, kenyataannya, jelas anggota Komisi I DPR RI ini, nelayan Indonesia masih hidup memprihatikan. Mereka hidup jauh dibawah sejahtera. Selain itu, pemasukan terhadap devisa negara juga belum sebanding dengan kekayaan laut yang dimiliki.
Hal tersebut dilontarkan Jazuli Juwaini saat tampil sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam diskusi publik bertema ‘Selamatkan Nelayan, Lindungi Laut Indonesia’ yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).
Selain Jazuli juga tampil sebagai pembicara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang diwakili dua Dirjen Kementerian dibawah pimpinannya yakni Nilanto Perbowo dan Zulficar Mochtar, Dr Andi Akmal Pasluddin (anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI), Dr Zulhamsyah Imran (Pakar/Dosen FPIK IPB) dan Riyono (Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia).
Jazuli, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten tersebut sebelum membuka diskusi itu mengatakan, salah satu garis perjuangan Fraksi PKS di Parlemen adalah terdepan dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan, dalam hal ini keberpihakan terhadap nelayan dan petani garam.
Dikatakan, diskusi publik ini adalah bagian dari garis perjuangan Fraksi PKS. Soalnya, melihat realitas masalah kelautan Indonesia utamanya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, masalah impor hasil perikanan dan rentannya sumberdaya laut dari ancaman Illegal, unregulated dan unreported/IUU fishing (termasuk pencurian ikan).
“Ketiga persoalan itu selalu hadir menghiasi pemberitaan dan isu terkemuka setiap tahun. Kita ingin membedah permasalahan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan rekomendasi ke depan. Semuanya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan,” kata Jazuli.
Menurut Jazuli, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman termasuk di dalamnya adalah kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.
Dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi, telah membuat berbagai kebijakan dan melakukan langkah yang dianggap dapat mengatasi persoalan mulai dari pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan, pelarangan 17 jenis alat tangkap dan lain-lain.
“Namun demikian, selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri.”
Kedua persoalan tersebut, menurut Jazuli, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali. Solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara, apalagi khusus untuk garam, KKP sudah merencanakan swasembada tahun 2019, namun tanda-tanda ke arah sana masih sangat samar-samar.
Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam kajian Fraksi PKS terkait dengan pelaksanaan mandat UU No: 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam yang sudah berjalan hampir dua tahun namun untuk masalah asuransi nelayan saja belum dapat diselesaikan.
Karena itu, Fraksi PKS DPR RI merekomendasi empat langkah kebijakan yakni: Pemerintah harus cermat mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas khususnya terkait persoalan pelarangan alat tangkap sehingga tidak merugikan nelayan dan keluarganya.
Persoalan alat tangkap cantrang, sudah terjadi lebih dari 3 tahun. Namun, sampai saat ini belum ada skema kebijakan pemerintah yang dapat menjadi win-win solution. Fraksi PKS menegaskan sikapnya tetap bersama rakyat, membela dan melindungi nelayan Indonesia.
Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dan mesti fokus untuk mencapai target RPJMN dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah harus mendahulukan kepentingan produsen garam sebagai pihak yang akan dirugikan dalam kebijakan impor garam. Pemerintah harus meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir serta mengimplementasikan swasembada garam dan produk perikanan kebutuhan rakyat. (art)
