PARLEMENTARIA.COM– Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum HAM) menemukan 72.000 data fiktif dalam sistem pelayanan paspor online di Direktorat Jenderal Keimigrasian. Akibatnya, pelayanan permohonan paspor via online menjadi terganggu.
Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, data-data fiktif itu merupakan permohonan fiktif diajukan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja masuk untuk mengacaukan sistem pendaftaran online.
”Ada 72.000 laporan Dirjen Imigrasi yang merupakan data sampah. Itu yang mengakibatkan pendaftaran online sulit diakses masyarakat. Untuk itu, atas nama Dirjen Imigrasi, kami minta maaf,” kata Yasonna usai membuka Festival Keimigrasian 2018 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin.
Dikatakan, pihaknya tengah berupaya membangun sistem yang lebih baik untuk pelayanan paspor online. Kemenkum HAM menggandeng Bareskrim Mabes Polri mengusut pihak tidak bertanggungjawab yang menyebabkan sistem pendaftaran online terganggu.
Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Ronny F Sompie mengatakan, banyak paspor bermasalah berada di luar sistem Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM. ”Sebenarnya permasalahan itu di luar sistem yang memberikan pelayanan terhadap permohonan paspor,” kata Ronny.
Sebenarnya penerapan sistem secara online salah satu inovasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus paspor.
Melalui sistem ini, Ditjen Imigrasi memberikan keleluasaan kepada satu orang pendaftar mendaftarkan anggota keluarganya untuk lima orang.
Namun, pihaknya tidak menyangka sistem itu disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab sehingga ada orang tertentu dalam jumlah banyak mendaftarkan paspor.
“Jumlahnya mencapai 72.000. Jadi, pendaftarnya fiktif. Pendaftar ini di sistem online di luar sistem utama. Agar ini tidak terulang, Ditjen Imigrasi kini hanya memperbolehkan masyarakat mendaftar sekali secara online.”
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, komunikasi sudah dilakukan Ditjen imigrasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Saat ini, proses itu sedang didalami penyidik. “Tentu penyidik juga masih bekerja dan melakukan pendalaman apa yang menyebabkan, bagaimana modusnya, lalu motifnya apa,” kata Iqbal.
Sementara itu, pemohon layanan paspor di Festival Keimigrasian yang digelar Kemenkumham membludak. Dari target 1.600 pemohon, ternyata yang mendaftar 2.000 orang. “Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Mereka sejak pukul 05.00 antre,” jelas Ronny.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, Pemprov DKI mendukung penuh pelayanan pembuatan paspor ini. Malah dalam rangka memaksimalkan pelayanan pembuatan paspor, Sandi akan membuka pelayanan pembuatan paspor di Mal Pelayanan Publik Kuningan.
“Kami sudah koordinasi bahwa seluruh aset Pemprov khususnya Mal Pelayanan Publik di Kuningan kita buka, kita tambah untuk menampung pembuatan paspor. Buat kami yang dilayani ini adalah warga DKI jadi harus maksimal,” demikian Sandiaga Uno.
