PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memoratorium pemekaran pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Karena menurut Fahri, Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas dan banyaknya penyebaran penduduk di banyak pulau-pulau maka perlu dilakukan pemekaran provinsi yang sudah ada.
“Sebetulnya desainnya Indonesia itu harus minimal 50 provinsi. Negara yang lebih kecil dari Indonesia saja banyak yang provinsinya lebih besar. Kita ini negara besar, tanah besar, penduduk banyak. Sayangnya Pak Jokowi memoratorium itu. Padahal harus terus,” kata Fahri di sela-sela menghadiri peringatan HUT Kabupaten Sumbawa, Senin (22/1/2018)
Dia mencontohkan usulan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang jauh lebih luas dari Pulau Lombok. “Pulau Lombok itu sepertiga dari Pulau Sumbawa. Tapi penduduk Pulau Sumbawa itu sepertiga dari Pulau Lombok. Karena itu perluk diakselerasikan,” kata Fahri.
Karena itu, anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menganggap perlunya kembali dilakukan pengesahan Daerah Otonomi Baru Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) agar pembangunan semakin meluas dan dapat dikelola dengan baik.
Di jelaskan, sebaran jumlah penduduk yang tidak merata mengakibatkan pembangunan infrastruktur di PPS melambat. “Jadi terlalu banyak orang di pulau Lombok dan terlalu sedikit orang di Pulau Sumbawa. Akibatnya, pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa ini agak melambat. Sementara di Pulau Lombok agak cepat,” ujarnya.
Fahri menilai, agar pembangunan lebih merata, maka perlu dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa guna melokalisir pembangunan infrastruktur di Sumbawa dan Lombok. Apalagi, Pulau Sumbawa memiliki lahan yang luas dan subur yang cocok untuk pertanian serta peternakan.
“Sementara Sumbawa, karena tanahnya luas harus masuk ke tanah pertanian, termasuk tanah pertanian tanaman keras. Sumbawa sangat subur. Fokus-fokus ini memerlukan fokus pembangunan di tingkat provinsi supaya kita bisa mengakselerasi,” tambahnya lagi.
Menurut dia, Komisi II DPR RI sudah mencapai keputusan untuk melanjutkan pemekaran provinsi PPS. “Sekarang, tinggal menunggu eksekutif, karena kalau legislatif sudah clear. Keputusan terakhir di Komisi II, melanjutkan pemekaran provinsi, kabupaten, serta kota. Dan provinsi pertama di dalam daftar Komisi II adalah Provinsi Pulau Sumbawa,” pungkas Fahri. (chan)
