PARLEMENTARIA,COM – Tragedi politik memasuki tahun politik 2018 terjadi di Partai Hanura. Terjadi saling pemecat memecat mewarnai tahun politik 2018 di tubuh partai besutan Jenderal TNI Purn Wiranto itu.
Senin pagi (15/1/2018), Sekjen DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding memecat Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai Ketua Umum dan sorenya giliran Oso yang memecat Sudding sebagai sebagai Sekjen DPP Partai Hanura. Kedua kubu saling mengklaim sebagai DPP Hanura yang sah.
Oesman Sapta Odang yang akrab disapa dengan Oso itu menjelaskan, posisi Sarifuddin Suding sebagai sekretaris jenderal Partai Hanura sudah dicopot dan posisi digantikan Herry Lontung Siregar.
Menurut Oso, langkah pemecatan terhadap Sudding diambilnya merupakan langkah konstitusional. “Pencopotan itu sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur lewat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) partai Hanura,” jelas Oso.
“Kita putuskan bahwa pergantian sekjen sudah kita lakukan, karena ini merusak marwah partai. Kalau menurut kita mengadakan pergantian sah sah saja. Bisa dikukan secara prosedural. Secara administrasi. Secara organisatoris,” kata Oso.
Namun Oso tidak menerangkan secara jelas alasan pencopotan Suding. Malah dia malah menyerahkan sendiri kepada awak media untuk memahami siapa yang salah.
“Kemudian beginilah kawan-kawan ini mengerti aturan organisi dan partai-partai. Ini bukan anak-anak kemarin. Mengerti yang bikin masalah, siapa yang bermasalah,” terang Oso.
Dia berharap, Hanura secara partai politik juga memberi tauladan yang baik kepada masyarkat. “Kita kan pakai hati nurani. Kalau kita mencotohkan partai nurani salah, bagaimana dengan rakyat. Jadi, insyaallah selesaikan ini,” ujarnya.
Sementara itu Sudding memecat Oso dengan alasan bahwa adanya mosi tidak percaya dari DPD dan DPP Hanura terhadap Oesman Sapta. Kemudian dengan menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketua Umum.
Mosi tidak percaya ditujukan kepada Oesman Sapta yang berbuntut pemecatan tersebut dengan beberapa alasan. Antara Oesman Sapta seenaknya memecat beberapa ketua DPD tanpa prosedur yang benar. Mengambil keputusan tidak pernah dalam rapat.
Kemudian dalam Pilkada Oesman Sapta sengaja mengeluarkan SK ganda, sehingga di daerah menjadi kacau. Tak hanya itu, tata kelola keuangan di Partai Hanura selama dipegang Oso sangat buruk. (chan)
