PARLEMENTARIA.COM– Sedikitnya tiga ancaman bakal menghadang Partai Golkar dalam berkiprah dalam perpolitikan nasional terutama menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan pemilu legislatif yang bersamaan penyelenggaraannya dengan pemilihan presiden 2019.
Itu berdasarkan survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan secara nasional 1-14 Nopember lalu. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei 2,9 persen.
Menurut hasil survei LSI, ancaman pertama Partai Golkar terlempar ke urutan ketiga atau bahkan keempat urutan partai pemenang Pemilu 2019. Simulasi survei dilakukan November 2017 memperlihatkan Golkar hanya memperoleh 11,6 persen suara, tertinggal dari Partai Gerindra 13 persen dan PDIP 24,2 persen.
“Tren elektabilitas Golkar negatif, sehingga jika tren ini terus berlanjut, bukan hal yang mustahil terlempar ke urutan 4,” kata peneliti LSI, Ardian Sopa di Jakarta, Kamis (14/12).
Ancaman kedua, Partai Golkar tidak melahirkan tokoh kaliber kelas berat. Dalam lima calon Presiden 2019 yang paling kuat dan populer, tidak satu juga tokoh dari partai ‘Pohon Beringin’ tersebut.
Posisi lima teratas calon presiden 2019 yakni Joko Widodo (38,4 persen), Prabowo Subianto (24,6 persen), Gatot Nurmantyo (7,5 persen), Anies Baswedan (4,9 persen) dan Agus Harimurti Yudhoyono (3,2 persen). “Sebagai partai pemenang kedua Pemilu 2014, Golkar gagal melahirkan satu tokoh pun dalam lima capres teratas tersebut,” kata Ardian.
Ancaman ketiga, Partai Golkar tak punya calon wakil presiden di Pemilu 2019. Dari beragam latar belakang cawapres seperti dari militer, sipil dan muslim, tidak ada nama dari Golkar yang populer.
“Partai Golkar terancam hanya menjadi penyanyi latar untuk Pilpres 2019. Calon presiden bukan dari Golkar, bahkan calon wakil presiden pun tak ada yang berasal dari Golkar.
Ya, posisi Partai Golkar belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena kasus dugaan korupsi Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang menjerat Setya Novanto. (art)
