PARLEMENTARIA.COM– Penataan kawasan parlemen yang mencakup pembangunan alun-alun demokrasi DPR RI, museum, perpustakaan, ruang kerja dan poliklinik merupakan bagian penting dalam penguatan DPR RI sebagai parlemen modern.
Anggaran untuk pembangunannya sudah disetujui dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI 2018. “Diharapkan peletakan batu pertama pembangunan kawasan parlemen modern ini bisa dilakukan awal tahun depan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).
Dikatakan, Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern. Dan, blue print tersebut juga sudah diterbitkan Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR.
Blue print, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtyera (PKS) tersebut memuat agenda strategis reformasi DPR 2014–2019 yang mencakup penguatan sistem kedewanan, sistem pendukung dan kemandirian kelembagaan.
Diharapkan dalam perjalanannya pembangunan tidak terkendala sehingga kawasan parlemen dapat selesai sebelum keanggotaan DPR periode 2014–2019 mengakhiri masa baktinya September 2019,” kata wakil rakyat Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Selanjutnya, kata Fahri, penataan kelembagaan DPR dimulai dari melakukan perubahan atas UU No: 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Tim Implementasi DPR RI telah menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No: 17/2014.
Perubahan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPR yang didukung oleh adanya pengaturan khusus mengenai anggaran menuju kemandirian DPR dan sistem pendukung yang semakin kuat.
“Dengan upaya ini, diharapkan kinerja DPR semakin mendapatkan apresiasi dari rakyat. Bagian penting dari penataan kawasan parlemen adalah penguatan pengamanan di lingkungan parlemen. Karena itu, telah dilakukan penyiapan nota kesepahaman antara Polri dan DPR,” demikian Fahri Hamzah. (art)
