PARLEMENTARIA.COM– ‘Surat sakti’ Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti dirinya memimpin lembaga parlemen merupakan putusan pribadi. Dan, itu bertentangan dengan mekanisme partai politik yang seharusnya.
Itu dilontarkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada sejumlah awak media di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/12) menanggapi beredarnya surat penunjukan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novanto.
Dikatakan pengamat senior tersebut, mekanisme penunjukkan seorang kepala lembaga tinggi negara, termasuk DPR RI, tidak bisa main-main atau berupa keputusan pribadi.
Apalagi, kata Siti Zuhro, surat tersebut dikeluarkan oleh seseorang yang tengah bermasalah atau dalam proses hukum. “Keputusan itu tak aspiratif, juga tidak mewakili semua pihak di dalam tubuh Partai Golkar. ‘Surat Sakti’ itu saya nilai adalah surat pribadi, tidak mewakili Golkar. Ini seperti one man show karena ditentukan satu orang.”
Lebih jauh pengamat yang akrab dengan panggilan Wiwiek ini mengatakan, apa yang dilakukan Setyo Novanto juga bakal merugikan Aziz. Soalnya, tidak semua unsur di Golkar menerima politisi yang kini Ketua Badan Anggaran DPR RI itu. Artinya Aziz akan terimbas dampak ‘permainan’ Novanto.
Bila kisruh di tubuh Golkar dibiarkan, kata Wiwiek, dikhawatirkan raihan suara partai berlambang Pohon Beringin ini bisa terpuruk. Pada pemilu legislatif lalu, Partai Golkar meraih 14 persen suara secara nasional.
Menurut Wiwiek, bukan tidak mungkin partai itu akan kehilangan separuh dari suaranya pada pemilu lalu atau meraih sekitar 7 persen, kalau kepercayaan publik terus tergerus akibat berbagai persoalan yang terus mendera partai itu.
Dikatakan, partai politik harus bekerja dengan landasan demokrasi. Keputusan organisasi tidak bisa diambil atau dilakukan sendiri oleh ketua umum non-aktif atau pelaksana tugas ketua umum.
Pergantian ketua umum dan penunjukan ketua lembaga tinggi negara seperti DPR RI adalah persoalan yang sangat serius yang juga harus disikapi secara serius. Sebagai partai politik, Golkar tak bisa bermain-main dengan keputusan penunjukan ketua DPR.
“Keputusan penunjukan pergantian ketua DPR RI harus dilakukan secara organisatoris dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ‘surat sakti’ Setya Novanto sudah tidak dapat digunakan lagi.”
Wiwiek menekankan, keputusan Setya Novanto secara personal menunjuk Aziz menjadi ketua DPR RI, tidak hanya merugikan Aziz tetapi juga partai bersangkutan. “Apalagi di internal Partai Golkar terjadi resistensi yang tinggi. Keputusan yang diambil seperti ini mengancam soliditas kader dan menurunkan kepercayaan publik kepada Partai Golkar,” demikian Siti Zuhro. (art)
