PARLEMENTARIA.COM– Klaim sepihak Yerusalem sebagai Ibukota Israel oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menuai kecaman dunia, termasuk Indonesia.
Bahkan kecaman Indonesia tidak hanya datang dari pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetapi juga dari kalangan umat beragama, mahasiswa termasuk elite politik.
Salah satu kecaman Indonesia datang dari Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII).
Ketua Umum PB IKA PMII, Akhmad Muqowam menyebut, klaim sepihak atas Yerusalem sebagai Ibukota Isarel yang dilakukan Trump memicu keresahan dan kemarahan sehingga mengusik ketenangan warga dunia, utamanya ummat Islam.
Klaim sepihak tersebut, kata senator dari Provinsi Jawa Tengah ini, membuktikan arogansi dan kecongkakan Trump, sekaligus sikap meniadakan keberadaan negara-negara lain di dunia.
Mencermati klaim sepihak itu, PB IKA PMII menyikapi bahwa negara dan seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya mengecam dan menentang sikap AS khususnya Trump sebagai pemimpin angkuh dan arogan yang tidak menghargai keberadaan negara lain.
“Tindakan Trump tersebut memacing munculnya instabilitas baru di dunia,” kata politisi senior ini dalam pernyataan sikap yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (9/12).
Hal tersebut, kata Muqowam, harus menjadi cara pandang ke-Indonesia-an sebagai bangsa beragama dalam kerangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta merawat kebhinekaan.
Untuk kepentingan dan masa depan Negara dan Bangsa Indonesia, lanjut Muqowam, PB IKA PMII mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak penetapan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.
“PB IKA PMII menilai bahwa Presiden Jokowi sangat memahami, menghayati dan menghormati kebathinan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menjadikan keberagamaan sebagai faktor pemersatu Bangsa Indonesia.
Karena itu, kata Muqowam, pihaknya meminta Presiden Jokowi agar atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia segera melakukan langkah-langkah strategis serta nyata, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, untuk mendesak Trump secepatnya mencabut kebijakannya tersebut dan mencegah dampaknya terhadap terciptanya instabilitas yang mengancam keamanan dunia.
Selain itu, lanjut Muqowam, Presiden Jokowi juga perlu mengundang para tokoh serta organisasi keagamaan di Indonesia untuk membangun kesepahaman, sikap dan langkah bersama atas nama bangsa Indonesia.
Jika hal tersebut tidak tercapai, lanjut Ketua Komisi V DPR RI 2004-2009 ini, dikhawatirkan akan muncul kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat, khususnya umat Islam, yang bisa secara massif menjadi gerakan anti Amerika Serikat dan sekutunya serta segala bentuk produk dan aset-asetnya di Indonesia.
Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan instabilitas dan goncangan sosial yang tidak terkendali di dalam negeri, serta akan berdampak rawan terhadap posisi Indonesia di dunia internasional.
“Kami menyakini babwa atas nama Bangsa Indonesia, sikap PB IKA PMII ini adalah sehati dengan perasaan umat beragama di Indonesia,” demikian Akhmad Muqowam. (art)
