Pengawasan

Komite I DPD RI Tinjau Pengelolaan Dana Desa di Lamongan

PARLEMENTARIA.COM – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) lapangan ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur untuk melihat sekaligus melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan dana desa yang sudah berlangsung sejak 2013 silam. Kunker ini dilakukan oleh tiga orang anggota DPD RI Komite I. Mereka adalah Abdul Qadir Amir Hartono, Eni Sumarni, dan Robiatul Adawiyah.

“Sejak berlakunya Undang-undang nomer 6 tahun 2016 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, Komite I DPD RI sangat concern melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang Desa secara benar,” ujar Abdul Qadir saat bertemu dengan Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati di Lamongan, Jawa Timur, Selasa (5/12/2017).

Dia menegaskan, tujuan kunker kali ini untuk melihat realisasi penggunaan dana desa.“Secara khusus, kunjungan kerja kali ini ingin mengetahui realisasi penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa,” tuturnya.

Pembangunan desa tersebut dijelaskan Abdul Qadir meliputi sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi, dan lingkungan.“Juga pemberdayaan masyarakat desa, serta program dan kegiatan lintas bidang, antara lain pengembangan produk unggulan desa, embung desa, dan sarana olahraga di lingkungan Kabupaten Gresik,” jelas Abdul Qadir.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati mengatakan jika dana desa dari pemerintahan pusat ini merupakan suatu berkat.“Dana desa itu sesuatu yang berkat,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Kartika, pihaknya menyiapkan Peraturan Daerah atau Perda agar penyaluran dana desa tepat sasaran.“Sama seperti saya di Jatim dulu, pusat memberikan soal Undang-undang Dana Desa, saya berharap ini harus disiapkan Perda. Sehingga regulasi dibawahnya mengikuti,” kata dia.

Kartika menjelaskan, di wilayah Jawa Timur ini sangat banyak jumlah desanya. Kalau tidak diikuti oleh Perda, maka akan susah dalam penyalurannya. Salah satu contohnya adalah apabila ada desa yang dapat jumlah berbeda dengan desa lainnya.“Perda Dana Desa karena kita melihatse-Jatim itu segimana banyaknya (jumlah desa). Lha ini harus semangat,” tuturnya.

Setelah ada Perda, lanjut dia, maka diikuti oleh Peraturan Bupati atau Perbup. Tujuannya, kata dia, agar setiap desa mengerti apabila desanya menerima jumlah dana yang berbeda.“Lalu diikuti dengan Peraturan Bupati. Isinya, keputusan Bupati memutuskan untuk berapa masing-masing yang diterima dana desa karena masing-masing desa jumlahnya beda. Jadi nanti enggak muncul lagi pertanyaan, ‘kok enggak sama terimanya’, maka dibuatlah Keputusan Bupati,” jelas Kartika.

Turun ke Dua Desa

Usai bertemu dengan Bupati, para senator langsung turun ke desa untuk melihat realisasi hasil dana desa. Desa yang dikunjungi adalah Desa Tanjung dan Plosowahyu.

Namun sebelum itu, Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati menjelaskan kalau penggunaan dana desa di desa-desa ditempatnya sudah sesuai dan ada hasilnya.“Jumlah total Rp 363.524.000.000 untuk keseluruhan 1 tahun di Kabupaten Lamongan. Pembagian tahapan satu dan dua sudah selesai, sudah diterima kepala desanya,” ujar Kartika.

Dia menjelaskan, dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.“Diperuntukannya untuk pembangunan desa, sarana prasarana, juga jalan besar ini, termasuk juga memberikan insentif saat hari guru,” ucapnya.

Salah satu contohnya, lanjut Kartika, adalah adanya mobil sehat. Tujuannya yaitu, kata dia, agar apabila terjadi sesuatu dengan masyarakat desa dan butuh dilarikan ke rumah sakit, maka tak perlu bingung tidak ada kendaraan.“Kami membagikan mobil sehat, targetnya masing-masing desa, hampir sudah semua. Mobil sehat dalam rangka agar masyarakat desa untuk memaksimalkan kesehatannya,” ucapnya.

Kalau sakit, kata Kartika, tidak bingung cari mobil untuk dibawa ke rumah sakit di kota.“Tiap puskes bahkan tiap desa. Setahun sebelum kami selesai (masa jabatannya) sudah semua. Operasionalnya dengan dana desa, dengan aturan yang ada,” jelas Kartika.

Desa pertama yang dikunjungi adalah Desa Tanjung. Koordinator Pendamping Desa di kecamatan Lamongan Muhammad Zamzani juga turut serta mendampingi. Dia menjelaskan, di Desa Tanjung ini tak hanya melakukan pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan masyarakatnya.“Desa Tanjung yang kemudian menjalankan pengolahan pemancingan di telaga, terus ada untuk layanan dasar, Puskesdes itu ada, ada untuk PAUD, PGTK,” kata Zamzani.

Dia lalu menjelaskan kalau dirinya menjadi pendamping di 12 desa. Diantaranya adalah Desa Plosowahyu, Sindangrejo, Wajik, Kramat, Sidomukti, dan Desa Tanjung. Menurut Zamzani, di Lamongan sudah hampir 95 persen pembangunan fisik selesai.

Selain pembangunan fisik, kata dia, ada juga Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. “Ada 6 desa di Lamongan yang sudah mendirikan BUMDes. Yang sudah berjalan ada tiga desa,” tuturnya.

Tak hanya BUMDes, kata dia, ada juga UMKM dan juga koperasi simpan pinjam untuk masyarakat desa. Usai berkunjung ke Desa Tanjung, para senator mengunjungi Desa Plosowahyu.

Zamzani menyebut, di desa ini selain koperasi simpan pinjam, ada juga pembangunan rest area. “Desa Plosowahyu UMKM dan juga simpan pinjam sama rest area yang akan dibangun. Rest area ini untuk stand-stand usaha sama telaga ini juga ada,” tutup Zamzani.

Para senator sempat melihat pembangunan-pembangunan fisik, yaitu PAUD, embung desa, dan rest area yang akan dibangun di pinggir jalan Desa Plosowahyu. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top