Pengawasan

Nasir Djamil: Tidak Sesuai Nawacita, Bahaya Kewenangan Daerah Diambil Pusat

PARLEMENTARIA.COM– Gerakan sentralisasi kewenangan beberapa bidang yang dilakukan kementerian di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berbahaya dalam usaha disentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah sejak reformasi bergulir.

Karena itu, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, gerakan tersebut harus segera dicegah. Selain berbahaya, gerakan tersebut juga tidak bertentangan dengan Nawa Cita dengan apa yang dicanangkan Jokowi pada awal pemerintahannya.

“Bahaya juga kalau misalnya pusat lewat kementerian melakukan gerakan sentralisasi kewenangan di beberapa bidang seperti yang disampaikan Bupati,” kata Nasir Djamil disela-sela kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihannya di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, Jumat (1/12/) malam.

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan keamanan dalam negeri ini dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (2/12) mengatakan, dalam disentralisasi dan otonomi daerah itu, sesungguhnya masyarakat yang ril ada di tingkat kabupaten/kota bukan ditingkat provinsi apalagi di tingkat nasional. “Jadi, ini harus segera dicegah. Untuk itu, nanti kami akan koordinasi di DPR agar dibahas di komisi terkait.”

Lebih jauh Nasir kembali mengingatkan bahwa pengambilan kewenangan Pemkab oleh pusat bertentangan dengan Nawa Cita Presiden. “Kita semua termasuk masyarakat di daerah masih ingat bahwa Presiden Jokowi akan membangun Inondesia mulai dari pinggir atau Desa,” kata dia,

Nasir Djamil berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat Daya Jumat (1/12) malam dalam upaya menyerap aspirasi sekaligus berdiskusi berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten setempat.

Pada kesempatan itu, Bupati Aceh Barat Daya, Akmal menjelaskan bahwa kewenangan kabupaten satu pesatu mulai diambil oleh pusat. Misalnya pendidikan tingkat menengah atas yang diambil Provinisi, lalu soal kehutanan dan energi. Bahkan tidak lama lagi, kelautan dan akan diambil pusat. “Saya merasa bahwa Posisi Bupati ini makin kesini kerjanya seperti Camat saja.”

Kebijakan pengambilan wewenang yang tadinya dimiliki pemkab tersebut, kata Akmal, berdampak menjauhnya hubungan Pemkab dengan masyarakat.
“Konsuekeunsinya, dengan potret kebijakan seperti ini hubungan rakyat dan pemerintah daerah terutama dari sisi pelayanan semakin jauh. Kita berharap DPR memperhatikan persoalan ini,” kata Akmal.

Dalam pertemuan tersebut selain Bupati hadir juga Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Kajari, Kapolres dan Wakapolres Aceh Barat Daya serta pejabat dilingkungan Pemda Abdya. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top