Polhukam

Taufik Kurniawan: Plt Ketua DPR RI Hanya Kesepakatan Pimpinan DPR

PARLEMENTARIA.COM– Walau Ketua DPR RI, Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan juga sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi belum ada tanda-tanda politisi senior Partai Golkar itu mau diganti di parlemen.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan mengatakan, memang ada wacana penunjukkan

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Namun, itu semua sangat tergantung kepada kesepakatan seluruh Pimpinan DPR RI.

“Masalah itu tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.
Plt itu ada di internal Pimpinan. Dan, itu tergantung kesepakatan Pimpinan

DPR. Kalau pun ada, itu hanya menjalankan tugas administrasi saja,” kata

Taufik di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

Politisi senior partai berlambang Matahari itu mengatakan, sebenarnya istilah Plt tidak ada dalam UU MD3 dan Tatib DPR RI sehingga diputuskan berdasarkan kesepakatan internal Pimpinan DPR. Tugas Plt hanya memudahkan administratif surat-surat masuk dan surat keluar saja.

Sebenarnya, lanjut politisi asal Jawa Tengah ini, mekanisme ruang kerja dari struktur kelembagaan DPR RI ada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu komisi-komisi dan badan-badan.

Tugas Wakil Ketua DPR hanya sebagai “speaker”, yaitu perwakilan DPR secara institusional sehingga tidak dalam konteks membahas hal-hal yang terkait dengan mitra kerja.

“Kalau komisi-komisi dan badan-badan ingin rapat dengan mengundang

mitra kerja lalu mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk diteruskan, kami

hanya administrasi saja yaitu mewakili institusi mengundang mitra kerja.”

Dikatakan, pimpinan DPR tidak dalam kapasitas mewakili komisi dalam hal meneruskan surat ke mitra kerja tersebut karena Pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi.

Pimpinan DPR RI juga tidak bisa mengganti Pimpinan DPR lainnya karena itu bukan wewenang Pimpinan DPR RI. “Yang punya wenang adalah partai asal masing-masing pimpinan melalui fraksi atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Misal, ada pembahasan terkait mitra kerja seperti masalah pergantian Panglima TNI bukan Pimpinan DPR yang bahas, namun Komisi I DPR. Saya mengapresiasi masukan dari masyarakat. Namun, DPR terbentur pada

aturan yang ada yaitu UU MD3 dan tata tertib DPR,” demikian Taufik Kurniawan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top