Polhukam

Kepala LIPI: Kualitas Pilkada 2018 Cerminkan Demokrasi Indonesia

PARLEMENTARIA.COM– Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang bakal digelar di 171 kabupaten/kota pertengahan tahun depan mencerminkan masa depan demokrasi di Indonesia.

Itu dikatakan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor di Jakarta, Senin (27/11) menanggapi pilkada serentak gelombang letiga yang digelar sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden serentak 2019.

Dikatakan, pada Pilkada serentak nanti, rakyat bakal menyaksikan pertarungan menarik di tiga daerah yang selama ini memiliki jumlah pemilih suara terbesar di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Firman, beberapa provinsi di Pulau Jawa merupakan wilayah utama dan strategis serta menjadi ‘lumbung’ suara nasional sehingga Pilkada 2018 bakal diperebutkan kekuatan partai politik yang bakal bertarung pada pileg maupun pilpres 2019. “Pilkada nanti menarik perhatian publik melampaui wilayah peserta,” kata Firman.

Namun, kata Firman, sejauh ini proses pencalonan kepala daerah tampak masih terpusat di jenjang elit pusat partai politik. Di sisi lain parpol juga dinilai masih cenderung bersikap pragmatis dalam menentukan calon yang akan diusungnya.

Hal ini membuat parpol kerapkali lebih mempertimbangkan aspek popularitas dan elektabilitas bakal calon dibandingkan faktor kapasitas, serta kerap mengabaikan proses kaderisasi di internal parpol.

Dikatakan, meski demokrasi memberikan peluang besar adanya kompetisi dan partisipasi setiap individu untuk berpolitik, pilkada seringkali dimaknai sebagai arena memperebutkan kekuasaan semata.

“Pilkada langsung seharusnya mampu merefleksikan? kedua inti dari demokrasi yakni kompetisi dan partisipasi. Pilkada seharusnya mengontestasikan kualitas atau kompetensi calon, dan bukan hanya faktor popularitas dan memiliki modal besar saja,” kata dia.

Pilkada di ‘lumbung’ suara, kualitasnya harus meningkat dibandingkan pilkada serentak sebelumnya. Peningkatan kualitas perlu agar konsolidasi demokrasi di daerah bisa berlangsung dengan baik dan berdampak positif terhadap pencapaian pemerintah daerah. (art/ant)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top