Polhukam

Hetifah Sjaifudian: Harus Ada Pengecualian Kebijakan Moratorium DOB

PARLEMEN.COM– Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian menyayangkan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dikeluarkan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soalnya, kata politisi perempuan Partai Golkar tersebut, sedikitnya ada lima di daerah pemilihannya mendesak dilakukan pemekaran atau untuk dijadikan DOB yaitu Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor, Kab. Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan serta Kabupaten Apau Kayan.

“Kami sangat memahami alasan pemerintah moratorium pembentukan DOB. Namun, harusnya moratorium tersebut dikecualikan, khususnya untuk daerah-daerah perbatasan seperti di Provinsi alimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” perempuan kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 tersebut.

Pada Rapat Kerja (Raker) dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Soni Sumarsono di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kamis (23/11), Hetifah kembalikan mempertanyakan masalah pemekaran di Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepada Soni, Hetifah mengatakan, akhir bulan lalu Komisi II DPR RI menerima audiensi rombongan Gubernur Kaltara bersama kepala-kepala adat dan presidium DOB yang ada di Kaltara.

Dari audiensi itu, diketahui ada lima daerah yang sangat mendesak dilakukan pemekaran. “Kami memahami alasan pemerintah tentang moratorium. Namun, moratorium harus dikecualikan untuk daerah-daerah perbatasan seperti Kaltara,” jelas Hetifah.

Selain usulan DOB di Kaltim, 14 September Hetifah menghadiri acara “Rembug Daerah Pemekaran” dan Pengukuhan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan DOB se-Kaltim.

Ada tiga usulan DOB. “Untuk di Kaltim ada Berau Pesisir Selatan, Kutai Utara, dan Paser Selatan. Syaratnya yang sudah lengkap dokumennya,” kata Hetifah.

Menanggapi pernyataan Hetifah, Soni mengatakan, pihaknya bakal menindaklanjuti usulan rapat dengan Komisi II. “Hasil rapat ini akan dilaporkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk segera ditindaklanjuti,” demikian Soni Sumarsono. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top