Polhukam

Dirjen Otda Kaitkan Penundaan Pembentukan DOB dengan Kampanye Pilkada

PARLEMENTARIA.COM – Komisi II DPR Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Jakarta, Kamis (24/11/2017).

Salah satu poin yang cukup panas dibicarakan dalam RDP tersebut adalah mengenai pemekaran daerah atau pembentuan daerah otonomi baru (DOB) yang sampai sekarang masih ditunda pemerintah sampai waktu yang belum ditentukan.

Sumarsono menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan pemerintah menunda pembentukan DOB tersebut. Selain menyangkut masalah keuangan negara, dia juga menyebutkan bahwa pembentukan DOB itu dijadikan materi kampanye bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Cuma ada permasalahan di lapangan. Pasca DOB ini menjadi materi kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah. Ini yang bahaya, dan berlebihan sebab itu bukan kewenangan bupati. Itu kewenangan absolut nasional,” tegas Soni, begitu dia akrab disapa.

“Ada paslon yang mengkampanyekan pemindahan ibukota. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik sosial karena tidak ada pembatasan materi kampanye. Jadi kebijakan pemerintah pusat, DOB masih status quo dan untuk sementara pemekaran ditunda dulu,” tambahnya.

Menanggapi hal itu anggota Komisi II DPR Tagore Aboebakar meminta pemerintah tidak menunda pembentukan DOB hanya karena alasan keuangan negara.

“Kita sudah lelah bahas DOB, berkali-kali rapat sampai rapat tertutup, namun gampang betul menunda hanya alasan keuangan negara. Padahal dengan pemekaran negara ini bisa lebih cepat sejahtera masyarakat,” tandasnya.

Lebihlanjut politisi dari Dapil Aceh ini mengingatkan, jangan mudah menunda DOB oleh satu orang dengan alasan yang belum bisa dijelaskan secara tuntas. Padahal mestinya dibentuk tim dan DPR diajak musyawarah. Kami siap dipanggil, hargailah DPR ini jangan diserahkan pada satu orang akhirnya distop semua,” ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi II DPR Tamanuri dapat menerima keputusan pemerintah sementara menunda DOB. Ia merujuk hasil evaluasi persiapan DOB dari sekian ratus tetapi hanya 5 yang dianggap lulus antara lain Sumsel, Kepri dan Garut Jawa Barat.

“Kalau DOB kita sesuaikan saja, sebab keuangan daerah belum mampu. Kalau belum mampu tetap dipaksakan bagaimana apalagi utang kita cukup besar. Terserah bapak sajalah,” tutur Tamanuri pasrah. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top