Polhukam

MKD DPR Tak Menghiraukan Surat Novanto

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad bahwa pihaknya belum menerima surat dari Ketua DPR Setya Novanto yang meminta MKD tidak memproses perkara sampai proses hukumnya selesai.

“Saya belum terima surat tersebut namun kalau melihat di media sosial, itu kan surat permohonan. Jadi boleh dikabulkan atau tidak,” kata Dasco di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dia menegaskan, MKD tidak terpengaruh dan menghiraukan surat tersebut dalam memproses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilaku Setya Novanto.

“Proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun, termasuk Pimpinan DPR,” tegas politisi dari Partai Gerindra itu.

Ia menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan. “Jadwalnya masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa MKD pada Selasa (21/11/2017) sudah mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Untuk rapat selanjutkan, MKD masih mencocokan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi. Rapat direncanakan pekan depan, namun belum jadwalnya belum dipastikan.

“Pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut namun karena jadwal yang kami buat kemarin mendadak,” katanya.

Ia menjelaskan mengapa dalam perkara Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR dan Pimpinan DPR sehingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

“Kalau di MKD prosesnya berjalan, kan butuh waktu sedangkan proses di pengadilan tidak sampai sebulan. Misalnya proses di MKD, perkaranya jalan dan waktunya sama,” katanya.

Sebelumnya beredar surat bertuliskan tangan yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR. Dalam suratnya itu Novanto memohon kepada Pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Novanto meminta Pimpinan DPR untuk sementara waktu tidak mengadakan rapat pleno, Sidang MKD terhadap kemungkinan penonaktifan dirinya sebagai Ketua DPR dan selaku anggota DPR.(esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top