Polhukam

Akom: Kasus Novanto Pengaruhi Elektabilitas Partai Golkar

PARLEMENTARIA.COM– Kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang menjerat Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setyo Novanto dipastikan mempengaruhi elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Ya, pastilah ada pengaruhnya terhadap elektabilitas Partai Golkar menghadapi pemilukada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019,” kata politisi senior Partai Golkar, Ade Komarudin usai menjadi saksi terhadap tersangka Setya Novanto, Rabu (22/11).

Dikatakan politisi senior Partai Golkar ini, harus diakui sekecil apapun, pasti ada dampak kasus yang menjerat Setya Novanto dengan partai karena yang bersangkutan adalah Ketua Umum Partai Golkar.

“Karena itu, kami serahkan kepada seluruh tingkat satu dan dua untuk menyatukan langkah agar partai ini solid, kompak,” kata laki-laki yang akrab dengan sapaan Akom tersebut.

Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini, tantangan yang paling besar saat ini adalah menyatukan langkah agar Partai Golkar tetap utuh dan harmonis sehingga apa yang terjadi terhadap Setya Novanto tak berpengaruh banyak kepada elektabilitas Partai Golkar.

Sekarang, kata dia, seluruh kader harus bersatu untuk melakukan konsolidasi dan harmonisasi agar kompak dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan.

“Jangan lupa sebentar lagi mau Pileg dan Pilpres. Kami Pilpres kan sudah menentukan Pak Jokowi sebagai capresnya, sudah jauh hari,” kata Akom yang sempat beberapa bulan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Untuk itu, Akom meminta meminta seluruh kader Partai Golkar berjuang memenangkan kembali Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
“Kan itu harus diperjuangkan agar Pak Jokowi menang kembali. Nah, kalau partainya tidak kompak, tidak solid, tidak harmonis, ya pasti kurang maksimal membantu Pak Jokowi.”

Seperti deberitakan, Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum hingga sidang praperadilan Setya Novanto diputuskan.

“Menyetujui saudara Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai ada keputusan praperadilan,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Jakarta, Selasa (21/11).

Penunjukan Idrus ini sesuai dengan keinginan Novanto yang sebelumnya mengirimkan surat bermeterai berisi tentang pendelegasian tugasnya kepada Idrus sebagai plt. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top