Polhukam

Nasib Novanto di DPR Ditentukan Siang Ini

PARLEMENTARIA.COM – Nasib Setya Novanto sebagai Ketua DPR akan ditentukan siang ini, Selasa (21/11/2017).

Berdasarkan agenda DPR, Selasa ini seperti yang disebarkan pihak Pemberitaan DPR, salah satunya adalah Rapat Konsultasi Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi yang akan membahas kasus hukum yang dijalani Setya Novanto.

Sehari sebelumnya, Ketua MKD Sufmi Dasco menjelaskan,jika mengikuti Undang-Undang MD3 yang berlaku pada saat ini, maka Ketua DPR baru bisa diberhentikan kalau status hukumnya sudah menjadi terdakwa.

Namun tambah, Sufmi ada pula pasal yang menyebutkan, anggota DPR bisa diberhentikan kalau sudah ada keputusan pengadilan yang tetap.

Sehubungan dengan status hukum Setya Novanto dalam kasus dukaan korupsi pengadaan KTP Elektronik serta perkembangan terakhir ada laporan yang masuk dan juga ada pertanyaan dari fraksi-fraksi kepada Ketua MKD, maka MKD mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi.

“Terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik tentang pencemaran nama baik, harkat dan martabat DPR, karena status yang bersangkutan ditahan dan tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Ketua DPR, mungkin dengan waktu yang agak lama dengan adanya penahanan ini, maka dalam menyikapi permasalahan ini MKD akan mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi,” ujar Sufmi.

“Kita bersama-sama mengambil kesimpulan atau langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan permasalahan yang sedang up date tentang Ketua DPR sampai dengan hari ini,” sambungnya.

Sufmi menjelaskan, DPR tidak mengenal soal penunjukan Plt, tetapi biasanya kalau Ketua DPR berhalangan sementara, biasa akan ditunjuk Wakil Ketua DPR untuk menjalankan tugas. Tetapi berhubung ada status seperti itu, maka tidak mengenal Plt dalam jangka panjang.

“Itu juga berkaitan dengan hak dari Fraksi Partai Golkar untuk menarik atau mengusulkan kembali jabatan Ketua DPR. Besok kita akan mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi untuk menyamakan persepsi dan sikap tentang situasi terakhir di kelembagaan DPR RI,” ucap Sufmi.

Sekali lagi ia menegaskan, Ketua DPR baru bisa diberhentikan kalau statusnya sudah menjadi terdakwa, tetapi berkaitan dengan adanya laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik yang merupakan permasalahan atau perkara baru, hal itulah yang akan dirapatkan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. “Hasil rapat konsultasi itulah yang akan menjadi pertimbangan dari MKD,” tuturnya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top