PARLEMENTARIA.COM– Anggota Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI, Al Muzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) untuk Korps Brimob Polri.
Soalnya, impor senjata SAGL itu tidak hanya sekedar membuat pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut gaduh tetapi menimbulkan kekisruhan antara TNI dengan Polri.
“Sebagai salah seorang yang ikut pembuat Undang-Undang Industri Pertahanan, saya mempertanyakan kinerja KKIP yang diketuai Presiden dalam melaksanakan amanah Undang-Undang No: 16/2012 Tentang Industri Pertahanan,” ungkap politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pekan ini.
Menurut pimpinan Komisi II DPR RI ini, kisruh impor senjata Polri tidak terjadi jika KKIP menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 21 UU Industri Pertahanan, yaitu menetapkan dan mensingkronisasi pembelian senjata atau alutsista TNI, Polri dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
Semangat UU Industri Pertahanan adalah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Jadi, TNI maupun Polri wajib menggunakan produk senjata dalam negeri.
“Kalau terpaksa harus impor karena senjata itu belum mampu di produksi di dalam negeri, undang-undang memerintahkan bahwa impor wajib mendapat persetujuan KKIP,” kata alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut mengatakan, pimpinan dan anggota terdiri dari Presiden sebagai Ketua, Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian dan Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua.
“Anggota KKIP termasuk di dalamnya Panglima TNI dan Kapolri. Kekisruhan tidak akan terjadi jika KKIP melakukan koordinasi dan melaksanakan perintah UU dalam pengadaan senjata atau alutsista,” jelas Al Muzammil.
Seharusnya, kata Muzzammil, Polri memiliki semangat yang sama dengan undang-undang yang ada untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri apalagi senjata yang dibutuhkan bukan senjata serbu tapi untuk tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kalau harus impor, undang-undang memerintahkan impor alutsista tidak boleh melalui broker tetapi harus G to G atau langsung ke pabrikan serta wajib mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya potensi embargo, adanya imbal dagang, dan adanya kandungan lokal. (art)






