PARLMENTARIA.COM– Mahkamah Agung (MA) segera memproses pengaduan Koalisi Masyarakat Sipil atas putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Cepi Iskandar dalam perkara praperadilan yang dimohonkan oleh Setya Novanto.
“Tentu saja laporan pengaduan masyarakat itu segera diproses Badan Pengawas (Bawas) MA,” kata Kepala Biro Humas dan Hukum MA, Abdullah di Gedung MA Jakarta, Jumat (6/10).
Mengenai kecepatan proses pengaduan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Abdullah mengatakan, semua tergantung kepada bukti dan data yang diserahkan pelapor.
Bawas MA menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan sidang praperadilan Setya Novanto.
Namun, hingga sampai hari ini hasil pengawasan tersebut, kata Abdullah, masih dalam pengkajian Bawas MA. “Kami juga belum menerima hasil pengawasan oleh Bawas. Rencananya, nanti saya ke Bawas untuk membahas soal ini,” kata dia.
Lebih jauh dikatakan, MA akan melakukan tindakan tegas bila ditemukan adanya pelanggaran etika oleh Hakim Cepi Iskandar dalam menangani dan memutus perkara praperadilan Setya Novanto.
Namun, bila yang diadukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil masuk ke dalam ranah teknis yuridis, Abdullah mengatakan MA tidak bisa melakukan tindakan apapun.
“Karena kita harus menghormati independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman,” kata Abdullah.
Seperti diberitakan, Cepi Iskandar, 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto dan menyatakan penetapan Ketua DPR itu sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur.
Cepi berkesimpulan, penetapan tersangka oleh KPK tidak berdasarkan prosedur dan tata cara UU No: 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan SOP KPK.
Atas putusan itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengadu kepada Bawas MA dengan membawa sejumlah bukti dan data yang dinilai merupakan kejanggalan dalam proses praperadilan Setya Novanto. (art/ant)






