Breaking News
Polhukam

Yadri: Tak Selesaikan Kasus First Travel, Copot Menteri Agama

×

Yadri: Tak Selesaikan Kasus First Travel, Copot Menteri Agama

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Kementerian Agama (Kemenag) harus bertanggungjawab terhadap calon jemaah umroh korban First Travel.

“Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dan pemerintah sebagai pembuat regulator. Jadi, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja, apalagi sampai menyalahkan jamaah dalam kasus itu,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Yandri Susanto.

Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPR RI itu ketika menerima sekitar 100 calon jemaah umroh korban First Travel di Ruang KK 1 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/9). Pada kesempatan itu, Yandri didampingi sejumlah anggota Fraksi PAN DPR RI, termasuk Pimpinan Komisi VI, Teguh Juwarno.

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten itu menjanjikan bakal memfasilitasi mereka menyelesaikan kasus termasuk termasuk dengan pemerintah dan pengadilan. Bahkan Fraksi PAN DPR RI siap mengirim anggotanya ke sidang kasus First Travel di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Selain itu, Fraksi PAN DPR RI juga memerintahkan anggotanya di Komisi VIII DPR RI agar pimpinan komisi yang membidangi agama ini segera memanggil Menteri Agama (Menang), Lukman Hakim Syaifudin untuk Rapat Kerja (Raker) dengan DPR RI.

“Kita bakal pertanyakan kepada Menteri Agama (Menag) sejauh mana tanggungjawab pemerintah terhadah puluhan ribu korban calon jemaah umroh ini. Menag yang membuat regulator. Karena itu, Kemenag juga harus bertanggungjawab, kenapa memberi izin kepada travel bermasalah itu,” kata Yandri.

Bila Menag tak bisa menyelesaikan masalah ini, lanjut wakil rakyat tersebut, sudah sepantasnya Lukman Hakim Syaifudin dicopot dari jabatan dia sebagai Menteri Agama. (art)

Komentar