PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin delegasi parlemen Indonesia di Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)ke-38 di Manila, Filipina dari tanggal 15-19 September 2017 meminta parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Dalam rilis yang dikeluarkan Bagian Pemberitaan DPR yang diterima parlementaria.com, Selasa (19/9/2017) menyebutkan, anggota delegasi terdiri dari Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP/F-PD), Juliari P. Batubara (F-PDIP), S.B. Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), H. Firmandez (F-PG), Andi Achmad Dara (F-PG), Sartono Hutomo (F-PD), Lucky Hakim (F-PAN), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), dan Achmad Farial (F-PPP).
Rangkaian Sidang Umum AIPA diawali dengan pertemuan Komite Eksekutif AIPA yang membahas dan mengesahkan seluruh agenda persidangan. Berbeda dengan pertemuan Komite Eksekutif di tahun-tahun sebelumnya, kali ini AIPA harus menggelar pertemuan Komite Eksekutif hingga dua kali karena mengalami kebuntuan dan tidak mencapai konsensus terhadap usulan Indonesia tentantg isu Rohingya yang dengan gigih diperjuangkan oleh Delegasi DPR RI.
Delegasi DPR RI menyampaikan posisi tegas agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Usulan Resolusi tersebut mendapat penolakan keras dari Myanmar sehingga mengakibatkan Sidang harus diskors untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk memfasilitasi negosiasi antara Indonesia dan Myanmar.
“Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengkoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar. Mereka menolak juga. Mereka mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar,” kata Fadli Zon, setelah mengikuti pertemuan Komite Eksekutif.
Delegasi DPR RI mencoba mencari jalan tengah dengan menawarkan rancangan resolusi yang dimodifikasi menjadi isu humanitarianism di Asia Tenggara, namun delegasi Myanmar tetap menolak. Bahkan usulan Presiden AIPA, Pantaleon D. Alvarez, agar delegasi parlemen Myanmar membuat draf resolusi sendiri atas isu Rohingya pun tidak mendapat persetujuan dari pihak Myanmar.
Selain agenda Komite Eksekutif, delegasi DPR RI juga mengikuti Sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA). Dr. Nurhayati Ali Assegaf yang memimpin delegasi DPR RI di pertemuan WAIPA menyampaikan intervensi mengenai Rohingya dari sisi perlindungan hak anak dan perempuan di tengah kondisi konflik kemanusiaan.
“Anak dan perempuan merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban di tengah konflik bersenjata. Kami menyerukan agar Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah perlindungan anak dan perempuan terutama dari kekerasan berbasis gender seperti perkosaan dan penyiksaan seksual lainnya,” kata Nurhayati.
Selanjutnya, politisi dari dapil Malang Raya ini mengingatkan bahwa awal pelaksanaan Sidang Umum AIPA tahun ini bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional. Sehingga tepat apabila kita mendorong Myanmar untuk menghentikan diskriminasi, kekerasan dan penindasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sidang Umum Ke-38 AIPA akhirnya meniadakan pertemuan Komisi Politik karena tidak berhasil mencapai konsensus agenda yang akan dibahas. Selain usulan resolusi mengenai Rohingya, delegasi DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penanganan sampah plastik di laut, penguatan kapasitas AIPA serta resolusi mengenai pertumbuhan inklusif dan berbasis ekonomi untuk penguatan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketiga resolusi tersebut disetujui untuk dibahas di Komisi Sosial, Komisi Ekonomi dan Komisi Organisasi. (esa)






