PARLEMENTARIA.COM – Komite IV dan tim anggaran komite I, II, III DPD RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas RUU APBN tahun anggaran 2018, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017.
Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa. “Saya harap untuk desa bisa dianggarkan dikisaran Rp70-100 juta akan diterima di 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini” katanya.
Hal serupa juga disuarakan senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy yang mengharapkan dana desa tetap Rp60 triliun tidak terlambat pencairannya dan ada pendamping teknisnya.
“Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.
Dia juga menyuarakan aspirasi pengusaa UMKN di daerah yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan e-faktur. Kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat UMKN dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan karena mereka sering mengalami kendala,” kata Leonardy.
Sementara senator dapil Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks yaitu ekonomi. Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%.
Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5%, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.
Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.
“Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” jelasnya.
Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018.
Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik. (Adn)
