PARLEMENTARIA.COM– Presiden Kongres Advokat Indonesia, Indra Sahnun Lubis mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa bukti.
Fakta mengenai itu jelas, dimana ekspos atas suatu kasus sudah dilakukan lembaga anti rusuah itu lewat media massa sebelum ada tersangkanya. Karena diekspose secara masif, seseorang pun begitu mudah dijadikan tersangka.
Itu dikatakan Sahnun Lubis saat menjadi nara sumber dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI, Kamis (31/8).
“Begitu cepatnya jadi tersangka. Banyak sekali cara-cara yang tidak baik dilakukan KPK terhadap calon tersangka atau tersangka. Termasuk kasus yang saya tangani, dimana belum ada fakta-faktanya klien saya sudah dijadikan tersangka,” ungkap Indra.
Ketika KPK hendak didirikan, pihaknya pernah diutus bersama anggota tim lainnya ke Hongkong untuk mempelajari mekanisme penanganan kasus korupsi.
KPK Hongkong memberi arahan yang sangat baik, bagaimana harus mengekspos kasus. “Mereka mengumumkan apabila sudah ada tersangka. Sebelumnya tidak ada ekspos,” papar Indra.
Di Indonesia, sambung Indra, belum ada tersangka sudah diekspos. Dan, calon tersangka sudah terancam dengan ekspos itu. “Jadi terpaksalah yang ditangkap itu dijadikan tersangka, karena sebelumnya sudah diekspose. Contohnya saat saya menjadi kuasa hukum seorang wali kota di Medan dalam kasus mobil pemadam kebakaran di Kemendagri.”
Pemeriksaan dilakukan di Polda Sumut, bukan di kantor KPK. Ternyata, kata Indra, tak ditemukan tindak pidana yang dilakukan kliennya itu. Akhirnya, kasus malah begeser ke penggelapan.
Padahal, awalnya adalah tuduhan korupsi mobil pemadam kebakaran. “Saya protes, karena tidak ada penyimpangan dalam kasus pemadam kebakaran,” demikian Indra Sahnun Lubis. (art)






