PARLEMENTARIA.COM– Kekerasan kemanusian terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sudah diluar batas kemanusian. Ironinya, krisis terhadap etnis Rohingya sudah terjadi berkali-kali. Bahkan pemerintah Myanmar terkesan membiarkan.
Karena itu, DPR berencana membawa masalah HAM itu ke Sidang AIPA General Assembly di Manila September 2017. “Kita akan membawa resolusi kekerasan terhadap Rohingya karena kejadian ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah berkali-kali,” tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf.
Itu dikatakan politisi senuior Partai Demokrat ini ketika menerima Sekjen Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Isra Sunthornvut di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Selaku Presiden International Humanitarian Law (IHL), wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur tersebut mengatakan, perdamaian dan hak asasi manusia harus menjadi perhatian bersama sehingga perbuatan etnis cleansing harus diperangi.
Apalagi, kata dia, Myanmar merupakan salah satu anggota negara ASEAN sehingga krisis kemanusiaan etnis Rohingya tidak bisa lagi dikatakan soal internal dan Myanmar mau tidak mau harus menerima intervensi dari negara kawasan.
“Kita tergabung dalam ASEAN. Kita juga sudah mempunyai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jadi, apapun yang terjadi di dalam satu wilayah menjadi keprihatinan bersama dan ASEAN harus bisa dan mampu menyelesaikan ini,” jelas Nurhayati.
Terlebih lagi, kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu, hak asasi manusia sudah menjadi kesepakatan bersama di tingkat regional hingga international (PBB).
Semua negara sudah menandatangani dan patut dilaksanakan. Untuk itu, Indonesia melalui diplomasi parlemen akan membawa resolusi HAM Myanmar ke Sidang AIPA General Assembly yang diselenggarakan di Manila, Philipina pertengahan September 2017.
Dikatakan, jika pemerintah Myanmar tidak mengindahkan resolusi yang dikeluarkan AIPA, sebagai konsekuensinya Myanmar bisa saja akan dicabut keanggotaannya dari keanggotaan AIPA.
Untuk itu, Nurhayati akan meminta dukungan dari negara sahabat di luar ASEAN untuk mendukung resolusi itu. “AIPA bisa saja mensuspend Myanmar dari keanggotaan. Karena tidak bisa kejahatan dilakukan terus menerus, apalagi kejahatan manusia. Ini bukan perang, bukan juga konflik tapi menurut saya ada unsur kesengajaan membasmi etnis tertentu.”
Menurut Nurhayati, sudah ada ASEAN dan komunitas MEA. Namun, masih ada orang termaginalkan bahkan cenderung dihilangkan keberadaanya. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Bukan karena Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, tetapi karena mereka manusia yang layak mendapat hidup sejahtera dan damai,” demikian Nurhayati. (art)






