PARLEMENTARIA.COM – Dari hasil evaluasi terhadap daerah otonomi baru (DOB) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 67 persen dari daerah hasil pemekaran itu belum memuaskan.
“Ada sekitar 33 persen yang memenuhi harapan, itu saja hasil evalusasi. Makanya kita perketat usulan pemekaran daerah. Sekali mekar harus jamin berhasil. Kita menghindari penggabungan antardaerah,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, Kamis (24/8/2017).
Soni, begitu dia akrab disapa, mengakui bahwa DOB yang dinilai belum berhasil itu bisa digabungkan kembali ke daerah induknya. “Itu dimungkinkan karena UU memungkinkan untuk itu. Kami belum memiliki data untuk mana dilakukan,” jelasnya.
Terkait desakan DPD RI untuk dilakukan pemekaran, Soni menegaskan bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan. Alasannya kondisi keuangan nasional belum memungkinkan.
“Untuk pemekaran daerah, sekian kalinya saya tegaskan, situasi keuangan nasional sesuai arahan wapres sebagai ketua DOPD masih blm memungkinkan. Pemerintah belum mulai pembahsan adanya niat agenda pemekaran walau DPR dan DPD juga mendesak pemerintah,” jelasnya.
“Tergantung kebijakan Wapres sebaga ketua DPOD. Tapi kalau ada usulan masuk tetap kami terima sebaga inspirasi,” kata Soni yang menyebutkan bahwa sampai data terakhir yang dimilikinya, ada 288 usulan pembentukan DOB.
Ketika ditanya wartawan, kemungkinan DOB dilakukan tahun 2019, Soni mengatakan belum ada arahan. “Saya kira harus lebih detail kaji kembali karena pemekaran adalah salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan. Kita masih ada strategi lain tanpa harus memekarkan, caranya bagaimana meski tanpa pemekaran tapi rakyat sejahtera,” ujarnya. (esa)






