PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, konflik horisontal marak terjadi di tengah masyarakat belakangan ini dan munculnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya diakibatkan oleh sentimen SARA, tetapi karena persoalan ketimpangan.
Demikian dikatakan Fadli Zon saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam rangka Wisuda ke-77 Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Jambi di Balairung Universitas Jambi, Sabtu (12/8/2017). Dalam orasi ilmiahnya, Fadli Zon membahas mengenai persoalan ketimpangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia.
Merenggangnya kohesi sosial yang kemudian meletup ke permukaan seolah-olah sebagai bentuk ketegangan dan gesekan sosial berbasis SARA. Sebenarnya selalu berlangsung pada kondisi struktural tertentu yang sama sekali tak bersifat SARA. Struktur yang telah dan selalu membuat gesekan itu muncul selama ini, dalam catatan saya, tak lain adalah ketidakadilan sosial. Jika struktur ekonomi-politik mulai dan makin tidak adil, maka pada saat itulah gesekan sosial terjadi dan kohesi sosial mulai melonggar,” kata Fadli Zon.
Soal ketimpangan ini kata Fadli Zon, sama sekali tidak boleh diabaikan. Pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. “Inilah sebenarnya yang menjadi ancaman terbesar kebhinekaan kita,” ujar Fadli Zon.
Problemnya, kata Fadli Zon, pemerintahan saat ini terus-menerus fokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak punya implikasi jangka pendek bagi kehidupan ekonomi rakyat, dan mengabaikan hadirnya problem ketimpangan ini.
Seharusnya menurut Fadli Zon, mencuatnya masalah ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir perlu meninjau kembali corak pembangunan yang selama ini berlangsung. “Ke depan, corak pembangunan harus semakin inklusif. Untuk menciptakan pembangunan inklusif tersebut, persis di situ terletak urgensi gagasan Demokrasi Ekonomi,” katanya.
Setidaknya menurut Fadli Zon, ada tiga prinsip yang membuat kenapa gagasan Demokrasi Ekonomi dibutuhkan, yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip partisipasi, dan prinsip intervensi. “Pemerintah tidak boleh membiarkan distribusi kesejahteraan diatur oleh mekanisme pasar. Pemerintah harus terlibat aktif dalam membentuk struktur perekonomian yang adil melalui sejumlah intervensi struktural” saran Fadli Zon.
Fadli Zon juga mengingatkan agar ke depan Pemerintah lebih fokus melakukan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan sektor pertanian dan perdesaan, tempat di mana sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidupnya. Bagi negara agraris seperti Indonesia, mengatasi ketimpangan desa-kota memang berimplikasi serius. Daya dorongnya bagi perekonomian nasional sangat besar. Inilah yang akan jadi perekat demokrasi dan kebangsaan kita.
Di bagian akhir orasi ilmiah, Fadli Zon memberikan pesan khusus kepada para wisudawan/wisudawati, terutama mereka yang baru lulus diploma dan sarjana. “Jika anda ingin ikut mengatasi ketimpangan, atau menjaga Pancasila dan kebhinekaan kita, maka selepas belajar dari Universitas Jambi ini, jangan hanya jadi sarjana pemburu kerja, tapi jadilah wirausahawan,” pesan Fadli Zon.
“Pahamilah bahwa perekonomian mayoritas rakyat Indonesia saat ini ditopang oleh usaha kecil dan mikro, atau yang dulu oleh Bung Hatta disebut sebagai ”ekonomi rakyat. Itu sebabnya sangat ironis jika perguruan tinggi kita hanya bisa menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang hanya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau asing, dan sangat jauh dari realitas ekonomi rakyat,” ulas politisi Gerindra itu. (esa)
