Breaking News
Anggaran

Fahri Hamzah: Survei GIZ Tepis Anggapan DPR Tidak Transparan Soal Anggaran

×

Fahri Hamzah: Survei GIZ Tepis Anggapan DPR Tidak Transparan Soal Anggaran

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– DPR menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran dibanding lembaga negara yang ada di tanah air termasuk antarparlemen se- Asia Tenggara.

Demikian hasil survei Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) beberapa waktu lalu. “Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Itu menandakan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” jelas Wakil Ketua DPR RI didampingi Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini R dan Kepala Badan Keahlian DPR Jonson Rajagukguk di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Melihat capaian ini, Fahri yakin bahwa alam demokrasi Indonesia telah masuk dalam capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. “Dari sisi performancenya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat.”

Hal ini sekaligus menepis tudingan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Oleh karena itu penilaian objektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar.

Pada kesempatan serupa, Johnson menegaskan, DPR selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan, sehingga hal wajar ketika GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-ASEAN.

“Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Karena dalam prosesnya kita selalu menjalankannya peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain,” kata dia.

Dijelaskan, keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang yang selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan program legislasi nasional (prolegnas). “Kita sejak penyusunan program legislasi nasional prolegnas) hingga penyusunan dan pengesahan selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi.” (art)

Komentar